- Dokumentasi Kementerian ATR/BPN
Kepulauan Riau - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, mengaku terhambat dalam menyelesaikan banyak persoalan pertanahan karena adanya ego sektoral di lintas kementerian/lembaga.
Maka dari itu, ia mengingatkan agar jajaran Kementerian ATR/BPN menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Hal itu disampaikan Raja Juli, saat rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Selasa, 29 Agustus 2023.
“Pengalaman singkat saya sebagai Wamen (Wakil Menteri) setahun lebih, saya kadang-kadang menjadi sedih karena sebagai administrator yang mestinya menyelesaikan banyak persoalan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, justru sekali lagi terhambat oleh ego-ego sektoral. Saya tidak katakan ATR BPN adalah lembaga yang sempurna, jauh dari sempurna,” kata Raja Juli.
Maka dari itu, Raja Juli menjelaskan relevansi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit ini diadakan karena persoalan pertanahan. Sebab, kata mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute itu, Kementerian ATR/BPN selalu menjadi orang yang dipersalahkan kalau ada persoalan pertanahan.
“Tapi banyak persoalan itu yang tidak ada otoritasnya kepada kami. Karena itu, apa yang dipesankan oleh Pak Jokowi itu penting bagaimana kita bisa merobohkan ego sektor kita lebih dapat berkoordinasi dapat berkolaborasi sehingga persoalan kerakyatan itu bisa selesai,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo pada GTRA 2022 telah mengidentifikasi masalahnya adalah ego sektoral di masing-masing kementerian dan kelembagaan. Meskipun, lanjut dia, Presiden Jokowi sangat menghargai GTRA Summit.
“Kita harapkan bersama GTRA segera mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian dan lembaga dan juga Pemda, semua bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di masyarakat agar sengketa lahan dapat kita selesaikan,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi juga mengingatkan tidak bisa mentoleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan ego sektoral atau ego lembaga.
“Saya minta ini disetop dan sudah cukup sampai di sini. Persoalan mulai dari sini semuanya harus membuka diri inilah saatnya di Forum GTRA ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral,” jelas dia.
Komisi VI DPR Tak Setuju Penerapan Sistem 4 Hari Kerja dalam Seminggu di BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty mengaku tak setuju dengan penerapan empat hari kerja dalam seminggu dengan gaji penuh di Kementerian BUMN maupun BUMN Indonesia.
