Mahfud MD: Politik Identitas Tidak Boleh kalau Digunakan untuk Memecah Belah
- VIVA/Nur Faishal
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan masyarakat harus menyadari jika ada elite politik yang memanfaatkan polarisasi dengan politik identitas. Biasanya, mereka cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk mencapai kekuasaan.
"Untuk mencapai kekuasaan, maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Rabu, 13 September 2023.
Mahfud lantas menyatakan politik identitas dan identitas politik adalah suatu hal yang berbeda. Identitas politik dimiliki setiap elite partai, misalnya Hasto Kristiyanto dari PDIP, Aboe Bakar dari PKS, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
"Itu identitas politik. Tapi, kalau politik identitas itu satu identitas yang digunakan untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain," katanya.
"Orang Jawa, misalnya, mengatakan sikap orang Madura di sini itu politik identitas. Sikap orang yang beragama Kristen itu politik identitas, menggunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan. Tapi kalau identitas politik itu untuk berkontestasi dan bersatu kembali setelah selesai."
Menurut Mahfud, boleh atau tidaknya politik identitas tak perlu ditanyakan lagi. Sebab, politik identitas pada dasarnya memang tidak diperbolehkan, terlebih jika identitas politiknya digunakan untuk memecah belah bangsa.
"Politik identitas memang tidak boleh kalau sebuah identitas politik digunakan untuk memecah belah; tapi kalau digunakan untuk kontestasi, maju bersama memang itulah identitas politik. [Misalnya] saya ingin maju bersama," ujarnya.
