Sikap Ganjar Sebagai Capres: Janji Perkuat KPK

Bacapres Ganjar Pranowo di kampus UGM.
Sumber :
  • YouTube Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan, dia berjanji akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat mencegah praktik penyimpangan tersebut.

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Karutan KPK, Status Tersangkanya Tetap Sah

Hal itu dikatakan Ganjar ketika hadir dalam acara Mata Najwa "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023.

Mulanya ia mendapatkan pertanyaan dari Najwa Shihab mengenai adanya pendapat KPK harus dibubarkan. Ganjar menyatakan tidak sependapat dan justru ingin menguatkan lembaga antirasuah ketika menjadi Presiden. 

Istana Pastikan Pansel Calon Pimpinan KPK Segera Diumumkan

“Sepakat dikuatkan (lembaga KPK),” kata Ganjar menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab.

Ganjar Pranowo

Photo :
  • Tangkapan layar Youtube
Mahfud Khawatir Korupsi Meluas dan Merusak Negara jika Jumlah Kementerian Bertambah

Tak hanya sekedar berbicara mengenai lembaga KPK yang akan dikuatkan oleh dirinya, Ganjar turut mengutarakan keinginannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.

Dengan revisi regulasi tersebut, Ganjar berharap KPK menjadi lembaga yang semakin kuat di dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

“Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi,” ungkap Ganjar.

Menurut Gubernur Jawa Tengah dua periode keinginan memperkuat lembaga KPK adalah sebuah sikap dirinya sebagai calon presiden (Capres). Ia sengaja menekankan hal tersebut agar publik mengetahui sikapnya terhadap KPK.

“Biar semua publik audiens tau sikap saya sebagai Capres. Agar tidak ada confuse, siapa berpendapat siapa yang sedang duduk di sini,” urai Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar berkata masih adanya praktik korupsi lantaran masih adanya pihak yang memanfaatkan regulasi demi menguntungkan kantong pribadi saja.

“Barang kali kebijakan korup, karena regulasi menguntangkan sebagian dan dijadikan seolah-olah untuk kepentingan bersama, tapi bermain itu hanya beberapa orang saja,” tegas Ganjar.

“Atau sistem aturan yang korup dari segi kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus, atau terakhir praktek yang tiap hari tertolerir. ‘Itu sudah biasa kok, gapapa namanya orang kuasa’. Gabisa ini tantangannya,” tandas Ganjar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya