Muhammadiyah Singgung Impotensi PBB Saat Perang Israel dan Hamas di Gaza Palestina
- VIVA/Cahyo Edi
Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di tengah perang yang terjadi di Gaza Palestina. Dimana Israel membombardir kawasan itu pasca milisi Hamas melancarkan serangan pada akhir pekan kemarin.
Haedar menilai, PBB seharusnya dapat menghentikan konflik dengan mencari solusi sampai ke akarnya. Dengan begitu, PBB bisa mendapatkan solusi jangka panjang untuk 2 negara yang berdaulat.
"Di era ketika PBB sudah 78 tahun dan semua negara maju semua, termasuk negara kita selalu menyuarakan perdamaian, kemudian dunia tanpa kekerasan, kesadaran HAM, apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi," kata Haedar di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023.
Lebih lanjut, Haedar mengatakan bahwa PBB memiliki sejumlah fungsi berkaitan dengan konflik Palestina dan Israel. Seperti menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa yang menghormati HAM. Juga menjadi pusat penyelarasan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian.
"Saya yakin fungsi PBB itu semacam impotensi. Dalam keadaan modern dan kesadaran akan perdamaian hak asasi manusia dan demokrasi, ini sudah di lorong gelap atau buntu dari peradaban modern," jelasnya.
Maka itu, Haedar menegaskan situasi di Palestina dan Israel yang menghasilkan ribuan korban jiwa akan terus terjadi jika PBB tidak mengambil langkah tegas.
"Jadi, pertanyaan besar Muhammadiyah untuk dunia sebenarnya apakah dunia dan PBB membiarkan kemanusiaan dan perang Yang ada di depan mata ini terus berlangsung dan kita tidak bisa menegakkan perdamaian, tidak bisa menindak negara yang merusak perdamaian dan tidak menunjukkan persaudaraan," jelasnya.
Negara Slovenia Akui Palestina, Menlu Israel Berharap Parlemen Menolak
Pemerintah Slovenia telah menyetujui keputusan untuk mengakui negera Palestina, mengikuti jejak Spanyol, Irlandia, Norwegia, namun Menlu Israel berharap parlemen menolak
