KPK Jamin Tak Akan Hambat Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan ke SYL
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut dugaan laporan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo. KPK menyebutkan, sepenuhnya menjamin tidak akan mengganggu proses di Polda Metro Jaya. KPK juga berjanji akan memberi fasilitas untuk SYL jika memang dibutuhkan.
"Kami dukung Polda, misal nanti butuh keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK tentu kami akan memfasilitasi, tidak ada hambatan sama sekali," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan dikutip Sabtu 14 Oktober 2023.
Alex menyebutkan, tidak ada upaya perlombaan dalam mengusut kasus ini. Sebab, KPK dan Polda Metro Jaya punya cara yang profesional masing-masing.
"Penyidik Polda meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK, silakan, pasti kami fasilitasi, tinggal nanti dikoordinasikan," kata dia.
Tersangka Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL)
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo, usai jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Syahrul Yasin Limpo diduga memaksa para aparatur sipil negara (ASN) Kementan untuk setor uang kepadanya.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo memanfaatkan fungsional jabatannya untuk meminta uang kepada pejabatnya. "Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian di antaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga difungsionalkan status jabatannya," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 13 Oktober 2023.
Alex menyebutkan SYL memaksa ASN setoran untuknya itu lewat anak buahnya yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur alat dan mesin pertanian Muhammad Hatta.
"KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SYL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian," kata dia.
Syahrul memaksa ASN setor uang hingga 10.000 dolar Amerika Serikat setiap bulannya. "Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekertaris di masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD4000-USD10.000," ucapnya.
Alex menuturkan bahwa Syahrul Yasin Limpo meminta uang kepada pejabat Kementan itu dalam bentuk tunai hingga pemberian barang dan jasa.
"Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing," ujarrnya.
