Isu Negatif Ketua KPK Dinilai jadi Salah Satu Pemicu Persepsi Penegakan Hukum Buruk
Jakarta - Survei Polling Institute merilis temuan terbarunya terkait persepsi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dari temuan versi survei, persepsi positif publik terhadap kinerja aparat penegak hukum mengalami pelemahan.
Merujuk survei Polling Institute periode 1-3 Oktober 2022, sebanyak 42 persen responden berpandangan penegakan hukum buruk. Sementara, yang menjawab baik/sangat baik 25,8 persen, lalu respons menjawab sedang 25,4 persen. Sementara, yang tak menjawab 6,8 persenn.
Angka tersebut menurun jika dibandingkan survei Polling Institute periode Agustus 2023. Saat itu, hanya 36,5 persen responden yang menyebut penanganan hukum buruk. Adapun, responden yang memilih sangat baik/baik 28,7 persen, sedang 29,4 persen. Dan, tak menjawab 4,3 persen.
Ilustrasi OTT KPK.
- vstory
Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, menjelaskan, melemahnya naik persepsi buruk penegakan hukum tersebut diduga dipicu beberapa faktor. Salah satu misalnya kasus korupsi BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.
Selanjutnya, dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK lantaran pimpinannya didera berbagai isu negatif.
"Semua faktor tersebut sedikit banyak berkontribusi terhadap memburuknya persepsi penegakan hukum yang terekam di survei awal Oktober ini," kata Kennedy, Jumat, 13 Oktober 2023.
Beredar isu ada pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Kasus itu pun sudah naik ke tahap penyidikan dan tengah didalami Polda Metro Jaya.
Selain itu, KPK juga sempat disorot gegara minta maaf pasca menetapkan dua perwira TNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Badan SAR Nasional (Basarnas). Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, beberapa kali terlibat kontroversi, seperti misalnya pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro.
Menkominfo Johnny G Plate Tersangka
- VIVA/M Ali Wafa
Firli juga diduga terlibat pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM, Maret 2023. Banyaknya polemik yang membuat KPK disorot baik secara institusi atau pimpinannya. Hal itu dinilai yang membuat kepercayaan publik rendah.
Merujuk data riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023, KPK saat ini tak lagi jadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat karena hanya didukung 68 persen.
Publik justru paling percaya Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 74 persen. Dia mengatakan demikian karena tak lepas dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani dan menyedot perhatian publik. Misalnya, dugaan perkara BTS 4G, pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II, hingga pengusutan dugaan rasuah di badan usaha milik negara (BUMN).
Kennedy melanjutkan, memburuknya reputasi penegakan hukum menjadi tugas berat bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik.
"Netralitas dan objektivitas penanganan kasus harus dikedepankan guna menghindari tuduhan politisasi hukum di tahun politik," ujar Kennedy.
Survei terbaru Polling Institute dilakukan dalam kurun waktu 1-3 Oktober 2023. Sebanyak 1.206 responden yang dilibatkan dalam survei.
Survei memiliki angka toleransi kesalahan atau margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Metode survei dilakukan wawancara via telepon oleh pewawancara terlatih. Para responden diwawancara melalui sambungan telepon oleh penanya terlatih.
