Mahfud MD Yakin Jimly Cs Profesional Usut Dugaan Pelanggaran Etik MK
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meyakini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan bekerja profesional menangani pelaporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Dia mengaku awalnya sempat meragukan kredibilitas MKMK.
"Sebelum MKMK itu dibentuk, saya pesimis, ya, sebelum disebut namanya. Tapi sesudah namanya disebut, ada Jimly, ada Bintan, ada Wahiduddin, menurut saya itu cukup kredibel," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.
Mahfud optimis, ditetapkannya Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih menjadi anggota MKMK akan kredibel menangani dugaan pelanggaran kode etik terhadap MKMK.
Anwar Usman, Sidang MK Putusan Gugatan Usia Batas Usia Capres Maksimal 70
- VIVA/M Ali Wafa
"Sebelum disebut namanya, saya waduh ini susah kan sekarang apa-apa bisa diatur. Tapi sesudah bahwa yang muncul teman-teman lama saya, yang saya tahu di dunia perjuangan demokrasi dan hukum, ada Pak Jimly, Pak Bintan, kemudian ada Wahihududdin Adams, kita harus percaya, mudah-mudahan nanti bisa menempatkan masalah itu pada proporsi yang tepat," kata bakal cawapres pasangan Ganjar Pranowo.
Keanggotaan MKMK itu merupakan perwakilan dari tiga unsur. Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sedangkan Wahiduddin mewakili hakim konstitusi yang masih aktif.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengaku telah menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK terkait putusan ketentuan batas usia capres-cawapres. Ketujuh laporan tersebut akan diperiksa dan diadili oleh MKMK.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
- vivanews/Andry Daud
Menurutnya, tujuh laporan tersebut dari berbagai macam kalangan atau kelompok masyarakat, termasuk tim advokasi yang selama ini konsen terhadap persoalan pemilu. Materi laporannya adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara uji materi ketentuan batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
