Busyro Muqoddas: Nepotisme Zaman Pak Harto Tidak Sekasar Era Jokowi

Senin, 13 November 2023 - 00:10 WIB

Oleh :

Dedy Priatmojo,

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas

Sumber :

VIVA/Uki Rama

Yogyakarta – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo karena dianggap nepotisme. Keritikan ini dia lontarkan buntut dari putusan Mahakamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

"Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau enggak mau mempengaruhi," kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.

Ketua MK Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka

Photo :

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Istimewa

Hubungan semenda yang dimaksut Busyro adalah Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Cawapres akibat putusan MK soal batas usia.

"Hubungan semenda itu urusan pribadi, itu hak asasi dia, saya tidak mau mencampuri. Tetapi seharusnya Anwar Usman setelah dia jadi adik iparnya Presiden Jokowi, seharusnya mundur sebagai Hakim MK, Ketua MK saat itu, tetapi tidak mundur. Sekarang diberi putusan oleh MKMK (melanggar etik) reaksinya seperti itu, malah membongkar-bongkar, mungkin semacam bluffing," ujar Busyro.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun mencoba mundur ke belakang di era orde baru. Bahwa gejala korupsi tidak bisa dilepaskan dari feodalisme yang waktu itu sudah muncul di Indonesia. Praktik nepotisme akan menyertai jika praktik feodalisme muncul dimana muaranya adalah korupsi.

Anwar Usman, Sidang MK Putusan Gugatan Usia Batas Usia Capres Maksimal 70

Photo :

VIVA/M Ali Wafa

"Dan dalam praktiknya di era orde baru, saya sendiri juga mengalami sebagai korban yang sering diperiksa oleh intelijen Angkatan Darat waktu itu. Karena bersama-sama teman-teman di kampus menyikapi korupsi yang sudah mulai dibangun oleh kekuatan-kekuatan feodalisme saat itu," tutur Busyro.

"Nepotismenya juga menyertai kalau sudah ada feodalisme, itu nepotismenya menyertai sebagai sahabat karib. Ujungnya korupsi maka ada Tap MPR tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotimse), itu fakta sejarah," tambah Busyro.

Pria yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia ini menilai praktik nepotisme di era Jokowi sangat vulgar. Bahkan dia mengkritik keras Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak punya malu atas putusan MK.

"Sekarang vulgar banget, tidak ada rasa malu. Padahal rasa malu watak pemimpin, termasuk presiden (Jokowi) harus menunjukkan keteladanannya. Kalau dia punya rasa malu. Tetapi ternyata tidak, dengan putusan MK ini," kata Busyro.