Komisi I DPR: Syarat Administrasi Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Lengkap

Jenderal TNI Agus Subiyanto, Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di DPR
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid memimpin rapat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI pada Senin, 13 November 2023.

“Pimpinan dan anggota telah menerima atau memverifikasi administrasi calon Panglima TNI. Hasilnya bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan lengkap,” kata Meutya.

Menurut dia, persyaratan administrasi lengkap ini menjadi dasar untuk Anggota Komisi I DPR RI memulai rapat uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang hendak pensiun.

Kapolri-Panglima TNI temani Jenderal Agus Subiyanto jalani fit and proper di DPR

Photo :
  • ANTARA Foto

“Ini Pak Agus menjadi dasar. Jadi lengkap dulu administrasi, baru kita bisa memulai rapat,” ujarnya.

Kapolri-Panglima TNI temani Jenderal Agus Subiyanto jalani fit and proper di DPR

Photo :
  • ANTARA Foto

Namun demikian, Meutya tidak bisa membacakan satu per satu syarat administrasi calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam ruangan rapat. Hanya saja, Meutya menyampaikan beberapa riwayat hidup Jenderal Agus Subiyanto, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK tahun 2022 yang dilegalisir, surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak tahun 2022, serta surat keterangan sehat dari RSPAD Gatot Subroto.

“Jadi semua sudah lengkap, ini menjadi dasar kita memulai rapat dan kita akan buka rapat dengan sifat terbuka, supaya visi misinya dapat diikuti publik. Kemudian nanti jika dalam pendalaman fraksi dirasa ada yang perlu sebagai kerahasiaan negara, maka rapat nanti bisa menyusul kita tutup. Dengan mengucap Bismillahrirrahmanirrahim, rapat dengar pendapat umum dengan calon Panglima TNI resmi kita buka dengan sifat terbuka,” ujarnya.

Anggota DPR Haerul Amri Meninggal Dunia saat Kunjungan Kerja
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf

Soroti Kenaikan Uang Kuliah Makin Mahal, DPR: Lonjakan Terlalu Besar, Harusnya Bertahap

DPR menyindir kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang signifikan 50-100 persen mestinya tak boleh terjadi secara mendadak. Kata DPR, kenaikan harusnya secara bertahap. 

img_title
VIVA.co.id
9 Mei 2024