Terpopuler: Negara Mayoritas Muslim Pasok Minyak ke Israel, Irjen Karyoto Minta Gelar Perkara
- Al Jazeera
Jakarta - Sejumlah artikel di kanal News menarik perhatian pembaca VIVA sepanjang Senin kemarin, 14 November 2023. Salah satu yang masuk terpopuler terkait artikel dua negara berpenduduk mayoritas muslim jadi pemasok ekspos ke Israel.
Ya, belum lama ini pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan agar negara-negara Islam dan mayoritas Muslim memboikot Israel karena kekejaman negara zionis itu di Jalur Gaza, Palestina.
Artikel terpopuler selanjutnya yaitu pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoyo yang minta anak buahnya segera gelar perkara penentuan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Dugaan pemerasan terhadap SYL itu menyeret pimpinan KPK.
Dari isu politik menuju Pilpres 2024, ada upaya mempolisikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP, Adian Napitupulu ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pelapor adalah Lingkar Pemuda Indonesia (LPI).
Lalu, artikel lain yaitu Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp105 juta per orang untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Selanjutnya artikel soal pernyataan Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Eks pimpinan KPK itu kritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo karena dianggap nepotisme.
Berikut 5 artikel terpopuler di kanal News yang dirangkum dalam Round-Up:
1. 2 Negara Mayoritas Muslim yang Pasok Minyak ke Israel Saat Perang di Jalur Gaza
Poster Boikot Israel
- The Guardian
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei belum lama ini menyampaikan imbauan agar negara-negara Islam dan mayoritas Muslim memboikot Israel lantaran aksi brutal mereka di Jalur Gaza, Palestina. Dia minta ahar ekspor pasokan ke negara Zionis itu disetop.
Namun, ternyata ada dua negara mayoritas muslim seperti, Kazakhstan dan Azerbaijan yang jadi pengimpor ke Israel. Baca selengkapnya di sini.
2. Irjen Karyoto Minta Anak Buah Segera Gelar Perkara Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan terhadap SYL
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.
- Viva.co.id/ Foe Peace Simbolon
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto minta anak buahnya agar segera gelar perkara menentukan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus dugaan pemerasan SYL ini menyeret pimpinan KPK.
Meski demikian, Karyoto tak merinci waktu gelar perkara tersebut bakal dilakukan. Dia masih ingin berkomunikasi dengan anak buahnya. Baca selengkapnya di sini.
3. Cemarkan Nama Baik Presiden Jokowi, Hasto dan Adian Napitupulu Dilaporkan ke Bareskrim
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada wartawan di kantor pusat PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 27 April 2023.
- ANTARA/Putu Indah Savitri
Tensi politik menghangat jelang Pilpres 2024. Dua elite PDI Perjuangan (PDIP) yaitu Hasto Kristiyanto dan Adian Napitupulu dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pelapor adalah Lingkar Pemuda Indonesia (LPI).
Alasan LPI mempolisikan Hasto dan Adian karena dua figur tersebut diduga mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Meski demikian, upaya LPI mempolisikan keduanya gagal karena bukti dinilai Bareskrim kurang lengkap. Baca selengkapnya di sini.
4. Menteri Agama Usul Rata-rata Biaya Haji Tahun 2024 Rp105 Juta per Orang
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
- Kemenag
Pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp105 juta per orang untuk penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Hal itu disampaikan Yaqut Cholil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2023. Baca selengkapnya di sini.
5. Busyro Muqoddas: Nepotisme Zaman Pak Harto Tidak Sekasar Era Jokowi
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta
- VIVA/Cahyo Edi
Tokoh Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti dinamika politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres dan cawapres. Dia menyinggung soal nepotisme era pemerintahan Jokowi.
Menurut Busyro, nepotisme era Soeharto tak sekasar seperti sekarang. Sebab, era sekarang yang terjadi adalah melalui putusan MK. Baca selengkapnya di sini.
