KPU Usai Rapat Bareng 3 Timses Paslon: Tak Ada Usulan Debat Bahasa Inggris
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama perwakilan timses capres-cawapres rampung menggelar rapat untuk membahas format debat Pilpres 2024. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan tidak ada usulan debat menggunakan bahasa Inggris.
"Nggak ada yang mengusulkan itu (debat menggunakan bahasa inggris)," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Rabu, 6 Desember 2023.
Meski tak ada usulan tersebut, Hasyim membebaskan para capres-cawapres jika ingin menggunakan bahasa Inggris dalam debat Pilpres itu.
"Kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi, kan rakyat kita bahasanya bahasa Indonesia," jelasnya.
Ketua KPU Hasyim Asyari pimpin rapat pleno bareng tiga timses capres cawapres.
- istimewa
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Menurut dia, pasangan capres-cawapres yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.
"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres. Apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin, 4 Desember 2023.
Andre menuturkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional. Menurut dia, duet Prabowo-Gibran juga siap untuk menghadapi debat termasuk jika format debat menggunakan bahasa Inggris.
"Usulan kami ini bukan tanpa sebab, saat ini kan kondisi geopolitik, isu-isu geopolitik sedang hangat, dan capres cawapres terpilih nantinya penting untuk memahami, menguasai isu geopolitik, termasuk tentunya kecakapan dalam pergaulan internasional," kata Andre.
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1
Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.
