Istana: Sri Mulyani Lewat Pintu Lain Menghadap Jokowi, Hindari Pertanyaan Isu Mundur
- VIVAnews/Agus Rahmat
Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024 jam 14.30 WIB. Menurut dia, Sri Mulyani bukan membahas soal diisukan mundur.
“Oh ndak (bahas isu mundur). Kita bicarakan APBN karena sudah mulai dilaksanakan. Bahwa hari ini ada beberapa menteri dipanggil berkaitan dengan apa yang jadi tugasnya,” kata Ari di Kompleks Kepresidenan.
Lalu, Ari mengaku tidak tahu soal isu Sri Mulyani mau mundur usai menghadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Yang jelas, kata dia, pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
“Enggak tahu saya (disinyalir mau mundur). Yang jelas apa yang disebutkan itu tidak terjadi. Bahwa hari ini kabinet pemerintahan tetap berjalan, bekerja dengan baik jalankan tugasnya secara kompak,” ungkapnya.
Sri Mulyani, Indonesian Finance Minister.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Menurut dia, Sri Mulyani tidak hanya sendiri menghadap Presiden Jokowi tapi ada sejumlah menteri lain yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Tidak hanya Bu Sri Mulyani, ada Menteri ESDM dan menteri lain. Biasa kan presiden manggil menteri tidak hanya berdua,” ujarnya.
Sementara, Ari mengungkap alasan Sri Mulyani tidak lewat pilar yang biasa dijadikan tempat wawancara oleh awak media. Menurut dia, Sri Mulyani lewat pintu Bali dekat Kantor Sekretariat Negara supaya cepat menghadap Presiden Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
“Kalian nunggu kan, kalian selalu menanyakan mundur. Bu Sri Mulyani kebetulan bisa lebih cepat lewat pintu yang satu lagi. Kan pintu istana tidak satu, bisa lewat depan, lewat samping, kan terserah bu Sri Mulyani mau lewat mana,” pungkasnya.
Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Pakar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Dr. Radian Syam menyebut penambahan kementerian dan lembaga negara merupakan hak prerogatif Presiden.
