Dewan Profesor Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tidak Mencederai Demokrasi
- VIVA.co.id/Uki Rama (Malang)
Malang – Dewan Profesor, dosen hingga mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang mengaku resah dengan dinamika Pemilihan Umum 2024. Mereka sepakat menganggap Indonesia saat ini sedang dalam kondisi ketidakharmonisan akibat panasnya kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Prof Sukir Maryanto selaku perwakilan Dewan Profesor mengatakan, merujuk pada UUD NRI tahun 1945 Indonesia adalah Negara Hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Seharusnya, negara mampu memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum.
Dalam kondisi saat ini, para akademisi menyoroti lemahnya penegakan hukum, berimbas pada lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan para pemimpin pemerintahan. Padahal jika berpedoman pada demokrasi Pancasila, Indonesia adalah rumah untuk berbangsa dan bernegara, serta menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
Universitas Brawijaya Malang.
- VIVA | Uki Rama (Malang)
"Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini," kata Prof Sukir, Selasa, 6 Februari 2024.
"Maka hari ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," tambahnya.
Prof Sukir menuturkan, Kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.
Prof Sukir menuturkan, Civitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan 8 sikap dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini;
Pertama, mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Kedua, mengimbau pemerintah, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.
Ketiga, mengimbau Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, dan Desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan jurdil (Jujur dan Adil).
"Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan. dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan," tutur Prof Sukir membacakan 8 poin tuntutan.
Keempat, mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman.
Kelima, mengimbau para penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu, agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil.
Keenam, mengimbau Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, dan Calon Anggota Legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics.
Ketujuh, mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan.
Kedelapan, mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketenteraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa.
