Menaker Ingatkan Pengusaha soal THR Wajib Diberikan, Tak Boleh Dicicil
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Mennaker) RI, Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha untuk menunaikan kewajiban memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan. Ida memastikan segera menerbitkan surat edaran perihal kewajiban pengusaha tersebut.
"Minggu ini segera dikeluarkan surat edaran untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha. Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh, untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
Ida Fauziyah Menaker RI
- VIVA/ Natania Longdong
Ida mengatakan pembayaran THR paling akhir satu Minggu atau 7 hari sebelum hari H Lebaran.
"Meskipun sudah lazim, surat edaran tetap akan kita berikan kepada gubernur. Ini masih dalam proses administrasi dan segera kita sampaikan. Biasanya memang di awal Minggu pertama bulan Ramadan kita keluarkan," kata Ida.
Ida sekaligus menegaskan pembayaran THR harus diberikan secara penuh, tidak boleh dicicil. Dia mewanti-wanti hal ini.
"Enggak boleh (dicicil). Enggak boleh (dicicil)," tegas Ida.
Seperti tahun sebelumnya, Ida mengatakan pihaknya juga segera membuka kembali posko aduan THR. Posko tersebut dibuat untuk tempat pengaduan bagi pekerja maupun pengusaha.
"Kami tadi sampaikan kami akan buka posko THR, hari Senin atau Selasa surat akan kami edarkan dan kami membuka posko THR itu," ujar Ida.
Ilustrasi uang THR.
- Pixabay
Ida menambahkan, sejauh ini, pada hari kedua Ramadan, belum ada pengusaha yang mengeluhkan tidak bisa membayarkan THR.
"Sampai sekarang tidak ya, karena semua pengusaha juga tahu itu kewajiban yang mesti dilaksanakan para pengusaha. Seperti tahun lalu kita akan buka posko THR, untuk konsultasi pengaduan baik dari kedua belah pihak baik dari pengusaha maupun pekerja," imbuhnya
Sudah Punya Rumah Tetap Wajib Ikut Iuran Perumahan? Ini Penjelasan Bos Tapera
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho angkat bicara menjelaskan alasan pekerja swasta hingga ASN wajib untuk mengikuti program Tapera.
