Aiman Senang Kasus Soal Aparat Tak Netral Disetop, HP Diambil ke Polda Metro
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta - Finsensius Mendrofa, kuasa hukum dari Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengklaim kalau kasus aparat tak netral yang membelit kliennya dihentikan atau SP3 oleh kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya.
"Bahwa laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan (SP3). Adapun alasan perintah penghentian penyidikan ini kami mendapatkan surat seperti ini," kata dia pada Kamis, 28 Maret 2024.
Aiman dan pengacara
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Dirinya merinci, SP3 tersebut dikeluarkan Polda Metro Jaya pada Rabu, 27 Maret 2024. Dengan demikian, kata dia, status kliennya bukan lagi terlapor. Pihaknya akan mengambil akun sosial media Aiman menyusul SP3 tersebut.
"Kami bersyukur kasus Aiman Witjaksono ini dihentikan dengan alasan demi hukum. Memang, sejak awal kami meyakini betul kasus sodara Aiman Witjaksono ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, kami kesini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada Aiman. Jadi poin intinya laporan terhadap Aiman sudah selesai, dan sudah tak ada lagi laporan terhadap sodara Aiman," katanya.
Terpisah, Aiman mengaku bersyukur pasca kasusnya dihentikan. Namun, dia meminta pihak lain yang turut dilaporkan dengan Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga dihentikan penyidikannya.
"Ada rekan-rekan kami juga misalnya Palti Hutabarat ya di Sumatera Utara yang saat ini tengah menjalani proses hukum, juga Mbak Connie Rahakundini Bakrie yang mendapati laporan beberapa laporan ya. Menurut kami, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan ya bisa diterangkan ya bukan dijawab dengan proses hukum," ujar Aiman.
Aiman dipolisikan terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 Ayat (1) dan atau Pasal 14 Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Penyiaran atau Pemberitahuan Berita Bohong.
