MK Tak Temukan Bukti Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic Foekh mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan adanya bukti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan cawe-cawe hingga berdampak pada perolehan suara paslon tertentu pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Daniel dalam pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.
"Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024," kata Daniel di ruang sidang MK.
Zulkifli Hasan dampingi Jokowi salurkan bansos beras di Jakarta Utara
- Istimewa
Daniel menyatakan pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dalam Pilpres 2024, termasuk tidak menyertakan bukti-bukti kuat terkait tindakan cawe-cawe tersebut.
"Dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, anggota Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea mengatakan tudingan yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk membeli suara pemilih pada Pilpres 2024 sebagai suatu fitnah.
Hal itu disimpulkan Hotman usai mendengar keterangan dari empat menteri Jokowi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
"Ibu Risma mengatakan justru bansos tidak naik di 2023-2024, bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semua tidak bentuk cash. Jadi bukan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka,” kata Hotman.
Disinggung Jokowi Sidang Kabinet Lesehan, Kini Furniture Kantor Presiden Sudah Tiba di IKN
Furniture Kantor Presiden Sudah Tiba di IKN, PUPR: Bisa Dipakai Sebelum 17 Agustus
