DPR Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024, MUI: Bukan Sepenuhnya Kesalahan Kemenag

Waketum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan DPR RI tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Karena menurut dia, Kementerian Agama juga sesuai kontrak yang diteken dengan pihak masyariq.

Operasional Pemulangan Berakhir, 62 Jemaah Haji Masih Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi

“Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait masalah tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet, semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq. Karena pihak Kemenag mendapatkan itu semua adalah lewat kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," kata Anwar Abbas dilansir Antara pada Senin, 24 Juni 2024.

Puncak Haji, untuk Keselamatan, Jemaah Agar Patuhi Waktu Lontar Jumrah

Photo :
  • Istimewa
Diberangkatkan dari Madinah, Kloter KJT-30 Tutup Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia 2024

Kata dia, persoalan jemaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tidak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati tapi dijadikan untuk tempat menaruh barang oleh jemaah yang ada di sebelahnya.

Sementara, lanjut dia, terkait matras ukuran kecil yang menyebabkan adanya jemaah menaruh barangnya di atas matras itu merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama. Sebab, berkaitan dengan luas lahan yang terbatas dan jumlah jemaah haji terus bertambah tiap tahunnya.

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sibuk Pemulihan PDNS tapi Abaikan Nasib Data Pribadi

"Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya, kalau para jemaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jemaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat," ujarnya.

Selanjutnya, Anwar menyoroti keluhan toilet yang disebabkan oleh jumlah toilet yang tidak seimbang dengan jemaah haji yang ada, dan seharusnya disiapkan oleh masyariq yang menentukannya.

Maka itu, Anwar meminta Kementerian Agama RI mempertegas kerja sama dengan pihak masyariq agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sebaiknya mengusulkan langsung kepada Pemerintah Arab Saudi supaya membangun bangunan bertingkat di Mina.

"Ini penting dilakukan, karena yang mengalami masalah dalam hal ini tidak hanya jamaah haji Indonesia saja, tapi juga jamaah dari negara-negara lain," pungkasnya.(Ant)

Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Eks Penyidik KPK Soroti Proses Seleksi Calon Anggota BPK

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan proses calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak objektif dan syarat kepentingan, karena te

img_title
VIVA.co.id
22 Juli 2024