DPR Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024, MUI: Bukan Sepenuhnya Kesalahan Kemenag
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan DPR RI tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Karena menurut dia, Kementerian Agama juga sesuai kontrak yang diteken dengan pihak masyariq.
“Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait masalah tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet, semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq. Karena pihak Kemenag mendapatkan itu semua adalah lewat kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," kata Anwar Abbas dilansir Antara pada Senin, 24 Juni 2024.
Puncak Haji, untuk Keselamatan, Jemaah Agar Patuhi Waktu Lontar Jumrah
- Istimewa
Kata dia, persoalan jemaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tidak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati tapi dijadikan untuk tempat menaruh barang oleh jemaah yang ada di sebelahnya.
Sementara, lanjut dia, terkait matras ukuran kecil yang menyebabkan adanya jemaah menaruh barangnya di atas matras itu merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama. Sebab, berkaitan dengan luas lahan yang terbatas dan jumlah jemaah haji terus bertambah tiap tahunnya.
"Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya, kalau para jemaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jemaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat," ujarnya.
Selanjutnya, Anwar menyoroti keluhan toilet yang disebabkan oleh jumlah toilet yang tidak seimbang dengan jemaah haji yang ada, dan seharusnya disiapkan oleh masyariq yang menentukannya.
Maka itu, Anwar meminta Kementerian Agama RI mempertegas kerja sama dengan pihak masyariq agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sebaiknya mengusulkan langsung kepada Pemerintah Arab Saudi supaya membangun bangunan bertingkat di Mina.
"Ini penting dilakukan, karena yang mengalami masalah dalam hal ini tidak hanya jamaah haji Indonesia saja, tapi juga jamaah dari negara-negara lain," pungkasnya.(Ant)
Baleg DPR Beri Waktu 10 Hari Komisi hingga Fraksi Usulkan RUU Prolegnas
Wakil KetuaBaleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya memberi tenggat waktu 10 hari kepada masing-masing komisi dan juga fraksi, usulkan RUU Prolegnas.
