- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, menilai pemerintah gagal melindungi warga negaranya sendiri di luar negeri. Perlindungan itu khususnya bagi para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
"Bukan diam saja atau mengalah. Dibutuhkan kepiawaian memutuskan sesuatu yang berani. Ini ujian bagi pemerintah secara kritis," kata Wiranto di Kantor Pusat Partai Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus 2010.
Wiranto melanjutkan, padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dan tegas bahwa disebutkan negara punya kewajiban melindungi warganya, di mana pun berada. Serta menjaga kedaulatannya.
"Saya sudah katakan pemerintah belum maksimal sesuai UUD 45," kata mantan Panglima TNI ini. Lebih parahnya, kata dia, pemerintah kurang cekatan dan berani ketika kedaulatan wilayahnya di obok-obok pihak asing.
Wiranto tak habis pikir dengan sikap pemerintah yang dinilainya tidak berani dan tegas. Padahal Malaysia sendiri punya ketergantungan luar biasa pada Indonesia. Sebab menurutnya, banyak WNI yang bekerja di sana. Dan itu mestinya menjadi kekuatan.
"Jangan yang memberi kekuatan dan keuntungan diperlakukan tak adil. Harus bagaimana? Tegas dong, masak tegas saja tak bisa," kata mantan calon Wakil Presiden ini.
Tiga BUMN Ini Kolaborasi Perluas Layanan Pengujian Berstandar Internasional
Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey melalui tiga entitasnya memperluas layanan laboratorium pengujian berstandar internasional.
