Profil Yusril Ihza Mahendra, Pendiri Partai PBB yang Ditunjuk Menko Hukum dan HAM Kabinet Prabowo

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Yusril Ihza Mahendra
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Mantan ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu sosok yang dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara untuk menjadi calon di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Dukung Program 3 Juta Rumah, BTN Tawarkan Bunga Mulai dari 3,48% di HUT KPR ke-48

Yusril datang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024, ia mengaku ditawari posisi Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pakar hukum tata negara itu menjelaskan, Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) akan dipecah dua di era pemerintahan Prabowo yaitu menjadi Kemenko Hukum dan HAM serta Kemenko Politik dan Keamanan.

Presiden Prabowo Bersyukur Indonesia Damai di Tengah Ketegangan Geopolitik Dunia

"Iya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua. Menko politik dan keamanan, dan satu lagi adalah menko hukum dan HAM," kata Yusril di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024 dikutip VIVA.co.id.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Yusril Ihza Mahendra

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari
Prabowo Minta Semua Kepala Lembaga Negara Hemat: Saya Bertekad Perangi Kebocoran

"Saya tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, di bidang hukum dan hak asasi manusia," tambah Yusril.

Profil Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra lahir di Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956, ia adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus, serta salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia.

Ia mengambil pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI)  bidang Filsafat dan mengambil Hukum Tata Negara UI pada 1983.

Tak berhenti di situ, ia pun mengambil S2 di University of the Punjab bidang studi Social Science pada 1984 dan gelar doktor berhasil diraihnya di  University Sains Malaysia bidang Politic Science.

Selama masa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ia aktif di berbagai organisasi seperti anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI dan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI.

Yusril aktif juga di kegiatan  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjadi anggota Majelis Pekerja Kongres PB HMI.

Pada tahun 1999, Ia nyaris terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) usai presiden Soeharto lengser.

Yusril merupakan sosok yang mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan titisan Partai Islam Masyumi pada era Presiden Soekarno.

Pengalaman birokrasi Yusri sudah tertanam sebelum terjun ke politik, di era pemerintahan Soeharto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) itu dipercaya untuk menjadi penulis naskah pidato Soeharto.

Dalam pemerintahan, ia berkali-kali dipercayai sebagai menteri sejak masa presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana ia mengisi kursi sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 1999-2001.

Kemudian di era presiden Megawati pada 2001-2004, Yusril kembali dipercaya menjadi  Menteri Hukum dan HAM, hingga pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2007, ia mengisi kursi Menteri Sekretaris Negara.

Rekam Jejak Yusril Ihza Mahendra

  • Penulis naskah pidato Presiden Soeharto, 1997
  • Ketua pengkajian hukum dan wakil ketua Dewan Pakar ICMI DKI Jakarta,1996-2000
  • Vice President dan President Asian-African Legal Consultative Organization, New Delhi
  • Anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,1996-2000
  • Pendiri dan Pemimpin Partai Bulan Bintang (PBB), 1998-2005
  • Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001
  • Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004
  • Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007
  • Pendiri Ihza & Ihza Law Firm
  • Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang 2015-2020
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya