Pengelola Menang di PTUN, Pengosongan Hotel Sultan Batal?

Hotel Sultan, Pengambil alihan aset negara
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA — PT Indobuildco memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa lahan Kawasan Hotel Sultan. 

img_title Barang Eks Hotel Sultan Menumpuk di Gudang Bekasi, Perusahaan Pontjo Sutowo Wajib Ambil Sebelum 4 Desember

Majelis hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan serta tagihan royalti sebesar US$ 45 juta atas penggunaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sejak 2007 hingga 2023. Putusan tersebut tertuang dalam Perkara Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT yang dibacakan melalui sistem e-Court pada Rabu, 3 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyampaikan bahwa gugatan diajukan karena adanya cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengosongan lahan HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora, serta penagihan royalti.

img_title Sikapi Putusan MA soal Suket Ijazah SMA Gibran, PKB Buka Opsi Penggunaan Hak Angket

Menurut Hamdan, majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pihaknya setelah mempertimbangkan dasar hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Alhamdulillah gugatan kami tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan TUN Jakarta,” ujar Hamdan Zoelva kepada wartawan, Kamis, 4 Desember 2025.

img_title Gerindra Tegaskan Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Tak Pengaruhi Jabatan Wapres, Ini Alasannya

Dengan putusan tersebut, surat perintah pengosongan lahan Kawasan Hotel Sultan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu kewajiban pembayaran royalti sebesar US$ 45 juta yang sebelumnya dibebankan kepada PT Indobuildco pun dibatalkan.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi memutuskan untuk mengosongkan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kawasan Hotel Sultan.

Putusan ini tercantum pada nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 November 2025. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan, pengosongan ini seharusnya dapat dilakukan apabila status hak atas tanah telah dinyatakan secara jelas oleh pengadilan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tanpa itu, implementasi putusan dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang objektif dan konstitusional.

"PT Indobuildco memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/DA/72 tanggal 3 Agustus 1972, yang kemudian diterbitkan sertifikat HGB Nomor 20/Gelora dan dipecah menjadi HGB No. 26 serta No. 27 atas nama PT Indobuildco," kata Hamdan saat dikonfirmasi, Rabu 3 Desember 2025.

Irjen Pol Eko Hadi Santoso (baju biru)

Dipecat Tidak Hormat Gegara Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Malah Ajukan Banding

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi Santoso ternyata tidak menerima begitu saja keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut