Banggar DPR Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp174 Triliun pada 2027, Ini Alasannya
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
Menurutnya, efisiensi anggaran justru dapat dilakukan tanpa mengurangi manfaat apabila pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan dan didukung tata kelola yang baik.
Diproyeksikan Menjadi Rp174 Triliun
Berdasarkan perhitungan Banggar DPR, anggaran MBG pada 2027 diperkirakan tidak akan melebihi Rp174 triliun.
Angka tersebut turun sekitar Rp94 triliun dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Meski begitu, perhitungan tersebut masih berupa proyeksi dan akan dibahas bersama pemerintah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Keputusan Final Menunggu Pembahasan APBN
Said menjelaskan besaran anggaran MBG belum diputuskan secara resmi karena masih menunggu pembahasan bersama pemerintah.
Menurutnya, keputusan final mengenai alokasi anggaran baru akan ditetapkan pada September 2026 saat pembahasan APBN 2027.
Ia menegaskan penetapan anggaran tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh DPR, melainkan harus melalui kesepakatan antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
"Kalau (penurunan) dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun, ya tinggi lah. Diketoknya nanti di September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," ujarnya.
Pembahasan tersebut akan menjadi dasar penetapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun depan, termasuk memastikan kecukupan pendanaan bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Said menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan DPR bukan semata-mata pada besaran anggaran, melainkan memastikan program tetap berjalan efektif, tata kelolanya semakin baik, dan kualitas gizi yang diterima peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya tetap terjaga meskipun alokasi anggaran diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Praperadilan Ditolak, Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Tetap Berstatus Tersangka
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima permohonan praperadilan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung terkait kasus dugaan korupsi program MBG.
