MUI Beri Peringatan! Label 'No Pork No Lard' Tak Jamin Halal

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh
Sumber :
  • Dok. MUI

Jakarta, VIVA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan penggunaan keterangan no pork no lard pada restoran tidak serta-merta menjamin makanan yang disajikan telah memenuhi ketentuan halal.

img_title MUI Minta Masyarakat Tak Berpolemik Atas Mundurnya Gibran: Sudah Ada Mekanismenya

“Yang no pork, no lard itu lebih bersifat deklaratif secara sepihak dari pelaku usaha. Tetapi, tidak serta-merta menu yang tidak ada pork dan tidak ada lard, kemudian bisa dijustifikasi sebagai menu halal,” ujar Asrorun Niam di Jakarta, Rabu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, kehalalan makanan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur babi dan turunannya, tetapi juga mencakup bahan baku serta proses pengolahan dan penyembelihan.

img_title Kenapa Vape Haram?

Ia mencontohkan menu berbahan dasar daging sapi kehalalannya tetap harus dilihat dari proses penyembelihannya hingga pengolahannya.

“Kalau proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syar’i, sungguh pun di situ no pork, dagingnya sudah jelas beef, tetapi beef-nya tidak disembelih secara syar’i menjadi haram, dan tidak boleh dikonsumsi bagi Muslim,” kata dia.

img_title Kepala BPJPH Sambangi Sekolah Rakyat di Bekasi, Motivasi Siswa-Siswi agar Berani Bermimpi

Hal serupa, kata dia, dapat terjadi pada makanan berbahan dasar hasil laut. Secara bahan, ikan pada dasarnya halal, namun proses pengolahannya dapat memengaruhi status kehalalan makanan tersebut.

“Misalnya menunya seafood, sudah jelas halal ikannya, tetapi diolah secara tidak halal. Di situ ditambahkan arak, misalnya, dalam proses memasaknya,” ujar Asrorun.

Oleh karena itu, Asrorun menekankan bahwa pernyataan mengenai kehalalan produk semestinya tidak hanya didasarkan pada deklarasi sepihak dari pelaku usaha, melainkan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan sertifikasi halal.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Sehingga, tidak cukup hanya sekadar deklarasi sepihak, dinyatakan no pork, no lard, terus dituliskan halal, tetapi tidak melalui proses pemeriksaan (sertifikasi halal),” kata dia.

Ia mengingatkan bahwa pencantuman informasi halal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Maka dari itu, ia mendorong para pelaku usaha untuk segera menyertifikasi halal produknya guna memberikan kepastian serta perlindungan kepada konsumen. (Ant)

Kepala BPJPH Haikal Hasan.

Nilai Ekosistem Halal RI Tembus Rp6.400 Triliun, BPJPH Sebut Ikut Jadi Kekuatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BPJPH menyebut ekosistem halal Indonesia bernilai Rp6.400 triliun dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 % melalui penguatan industri dan UMKM.

img_title
VIVA.co.id
13 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut