DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

RDPU RUU Perampasan Aset
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Salah satu agenda dalam rapat paripurna hari ini adalah pembahasan tingkat II dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Rapat paripurna akan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.30 WIB.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Agenda, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian agenda rapat paripurna dikutip laman resmi DPR.

img_title Komisi III DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dilansir dari Antara, keputusan pembicaraan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

img_title Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" kata Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Berdasarkan draf RUU Perampasan Aset terakhir yang dibahas pada (16/11/2026) , terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut.

Beberapa di antaranya, mengatur tindak pidana selain korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset, seperti tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak terhadap masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan RUU itu, ada 10 pokok pembahasan yang bergulir.

Adapun poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU itu, kata dia, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan keamanan nasional kepada Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut