- ANTARA/ Widodo S Jusuf.
VIVAnews - Pemerintah mengecam aksi kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menimbulkan korban jiwa tiga orang dan 6 orang lainnya luka-luka.
"Tindakan anarkis oleh siapapun terhadap sesama warga negara Indonesia tidak bisa dibenarkan. Apapun alasan yang melatarbelakanginya," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kantor Kemenko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Februari 2011 malam.
Djoko Suyanto menyatakan hal itu usai menggelar rapat mendadak bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Djoko meminta agar Polri mengusut tuntas tindakan kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah. "Kekerasan itu menyebabkan korban jiwa tiga orang, dan luka berat enam orang," kata Djoko.
Dia juga meminta semua pihak termasuk Ahmadiyah harus mentaati kesepakatan bersama yang dibuat pada 14 Januari 2008 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008.
Warga Ahmadiyah, kata Djoko juga diminta memahami dan mengikuti kesepakatan bersama tersebut. "Warga yang lain diminta untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah," katanya.
Djoko mengatakan, jika ada perselisihan harus diselesaikan melalui Tim Kordinasi Pangawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang ada di setiap daerah yang diketuai oleh Kejaksaan.
Nantinya Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung akan melakukan evaluasi mendasar atas persoalan Ahmadiyah agar tidak terjadi kasus serupa. "Aparat dan masyarakat harus melakukan deteksi dini terhadap setiap indikasi yang dikhawatirkan menimbulkan tindakan anarkis," katanya.
Djoko juga mengimbau kapada tokoh agama untuk membantu mewujudkan iklim sosial yang baik. "Agar tidak menimbulkan konflik sosial," katanya.
Kritik Menohok Masinton soal Ide Presidential Club: Omon-omon Ketemu, Terus Ngapain?
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapannya mengenai ide dibentuknya Presidential Club yang dicetuskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
