- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan, tetap nekat keluar penjara meski saat itu berstatus tahanan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Bandung, Gayus menjelaskan alasan kenekatannya itu. "Saya stres ditahan," kata Gayus dalam sidang perkara suap dengan terdakwa mantan Karutan Mako Brimob Komisaris Polisi Iwan Siswanto, Jumat 29 April 2011.
Alih-alih iba, Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso mengatakan, "Lebih stres dia [sambil menunjuk terdakwa]."
Dalam sidang itu, Gayus mengaku khilaf dalam melakukan perbuatannya.
Gayus Tambunan yang hadir sebagai saksi dalam kasus suap itu mengaku bisa keluar penjara setiap akhir pekan setelah ditahan di sana selama tiga minggu. Waktu keluar itu, Gayus habiskan di rumah bersama istri.
Setelah bulan Ramadhan selesai, Gayus lalu plesiran ke Macau, Hongkong dan Singapura pada 24-30 September 2010. Selama berada di luar tahanan, Gayus selalu melakukan komunikasi dengan Iwan. "Setiap Pak Iwan menelepon, saya selalu angkat dan mengaku di rumah," ucap Gayus.
Saat ditanya apakah satgas mafia hukum mengetahui dirinya keluar dari tahanan, Gayus menjawab, " tidak mengerti saya."
Dalam persidangan tersebut, Gayus berkali-kali membantah telah menyuap delapan penjaga dan Karutan Mako Brimob. Gayus mengaku bisa keluar penjara karena mengancam Karutan dengan informasi soal tahanan lain seperti Aulia Pohan dan Wiliardi Wizard dapat keluar setiap hari.
Majelis hakim lalu bertanya kenapa Gayus mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan dirinya memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada Karutan.
"Saksi polisi sudah diperiksa menerima uang dari saudara, saudara menyangkal. Bagaimana keadaan ini menurut saudara? Siapa yang bohong?" tanya majelis hakim.
"Yang bohong Pak Iwan, saya tidak pernah memberikan, kenapa Pak Iwan bilang menerima," kata Gayus.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
