- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - DPR akan segera mengesahkan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Pengesahan itu akan dilakukan dalam sidang paripurna pagi ini di gedung DPR.
"Ini tinggal ketok palu. DPR secara kelembagaan akan meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja khusus ke Arab Saudi," kata Ketua Tim Khusus DPR untuk Penanganan TKI, Irgan Chairul Mahfiz, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 21 Juni 2011.
Menurut Irgan, pagi ini DPR akan menggelar sidang paripurna termasuk salah satunya akan mengesahkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Berapa lama pengiriman tenaga kerja ke Arab akan dihentikan?
"Itu tergantung pemerintah. Apakah seperti Malaysia yang dua atau tiga tahun, atau hanya enam bulan," kata politisi yang juga Wakil Ketua Komisi IX Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
Irgan melanjutkan, saat moratorium diberlakukan pemerintah dan seluruh pihak berkepentingan, sebaiknya juga dilakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Karena, kata dia, persoalan tenaga kerja yang akan dikirim tentunya berimplikasi ke negara tujuan.
"Kita protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi. Saya setuju dan sependapat bahwa Duta Besar ditarik pulang ke Indonesia. Itu sikap keras kami," kata Irgan yang juga Sekretaris Jenderal PPP ini.
Protes keras ini berawal dari kasus Ruyati, tenaga kerja asal Bekasi, Jawa Barat, yang dihukum pancung pada Sabtu 18 Juni 2011 lalu. Vonis mati ini dilakukan Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. (np)
Jaksa KPK Panggil Febri Diansyah dkk ke Sidang SYL, Ini Alasannya
Jaksa KPK akan memanggil Febri Diansyah dkk dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa mantan Mentan SYL.
