- AP Photo
VIVAnews - Kematian seorang tukang ojek Darfin Saiman, kabar SMS dan jejaring sosial yang menyebutnya dibunuh, membuat Ambon bergolak. Puncaknya pada Minggu 11 September 2011, bentrok pecah, tujuh nyawa melayang.
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai, akar konflik kerusuhan yang muncul di beberapa wilayah Indonesia seperti Ambon dan Papua secara pasti belum dapat dijelaskan. Namun demikian, dia mengatakan faktor keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan munculnya konflik-konflik horizontal di dalam masyarakat.
"Masyarakat bagai rumput kering, sekecil apapun persoalan yang memicu, dapat tersulut api dan dengan mudah terprovokasi," katanya dalam diskusi “Kerusuhan Ambon dan Papua; Akar Penyebab dan Pemecahannya,” di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2011.
Mu'ti melihat akar masalah di Ambon tidak jelas, lebih mengarah pada anomali namun secara nyata terdapat fakta masyarakat saling curiga dan konfliknya terasa sampai sekarang. Dia menjelaskan pada awalnya muncul anggapan bahwa agama, isu gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), dan rivalitas politik menjadi pemicu.
"Ternyata bukan isu agama, tapi agama bisa ditarik dalam sebuah konflik. Eksistensi RMS, di sana tidak populer lagi. Rivalitas politik ternyata juga tidak benar," jelasnya.
Sementara, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny Susetyo, khawatir konflik yang muncul di tengah bangsa ini adalah karena masyarakat sudah kehilangan harapan kepada pemimpinnya. Dia melihat mereka telah sampai pada titik jenuh dengan janji-janji pejabat publik dan pemerintah yang tidak kunjung terealisasi.
"Kita butuh pemimpin yang bisa memberikan harapan dan penunjuk jalan. Akar masalahnya adalah tidak ada kehendak baik, political will dari pemerintah. Yang ada sampai sekarang hanyalah upaya meredam bukan menyelesaikan secara menyeluruh," ujarnya. (umi)
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
