- kejaksaan.go.id
VIVAnews -- Buronan kelas wahid dalam kasus dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Djoko Soegiarto Tjandra, menggegerkan publik Bali. Buronan yang dikabarkan kabur ke Singapura itu ternyata membangun hotel mewah di kawasan Pantai Geger, Peminge, Kuta Selatan, Badung senilai Rp1,3 triliun -- itu hanya nilai bangunan fisiknya saja.
Kepastian itu terungkap setelah Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan, lantaran disinyalir melanggar tata ruang Bali. Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya mengaku, pihaknya segera mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, langkah tersebut sedang disusun oleh DPRD Bali. Langkah awal yang akan diambil adalah membentuk panitia khusus penelusuran kasus Hotel Mulia Resort milik Djoko Tjandra tersebut. “Besok kita akan bahas pembentukan pansus tersebut. Jika terbentuk atau tidaknya pansus ini nantinya, kami tetap akan melporkan kasus ini ke KPK,” ujar Arjaya saat dihubungi VIVAnews.com, Senin 3 Oktober 2011.
Selain melaporkan ke KPK, Arjaya juga mengaku tim yang akan dibentuk nantinya akan melaporkan ke Mabes Polri. “Djoko Tjandra ini buronan, maka kami juga akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri,” katanya.
Dalam Rapar Paripurna siang tadi, Arjaya juga sempat menginterupsi jalannya sidang dan menyampaikan persoalan tersebut. Arjaya langsung meminta kepada Gubernur Made Mangku Pastika untuk mengambil sikap atas hal itu. “Kami minta Gubernur segera berkoordinasi dengan Bupati Badung terkait hal ini,” ucapnya.
Arjaya mengaku hanya meneruskan aspirasi publik dalam kasus ini. Katanya, banyak keluhan yang masuk tentang sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara, katanya, Djoko Tjandra yang tak lain buronan interpol itu hanya butuh beberapa hari saja untuk dapat membangun hotel di Bali. “Kami hanya ingin meluruskan saja dalam kasus ini. Kami mau secepatnya ini semua dituntaskan. Masak buronan bisa membangun di Bali semudah itu tanpa terdeteksi,” imbuhnya. (sj)
Laporan: Bobby Andalan| Bali
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
