Ketua DPRD Papua

“Orang Papua Anggap Freeport Proyek Politik”

Kegiatan penambangan di lapangan tambang emas milik Freeport, di Papua.
Sumber :
  • VIVAnews/Banjir Ambarita

VIVAnews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, John Ibo, mengungkapkan bahwa masyarakat Papua menganggap PT Freeport adalah proyek politik.

“Orang Papua itu selalu menganggap Freeport proyek politik,” kata Ibo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2011. Ibo menjelaskan, kentalnya nuansa politik dalam Freeport dapat dilihat dari kontrak karya perusahaan itu.

Kerjasama Freeport dengan pemerintah Indonesia, tutur Ibo, sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967. Kontrak kemudian dilanjutkan pada tahun 1999, dan diperbarui lagi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kontrak Freeport, lanjut Ibo, bahkan tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Papua, melainkan langsung dengan pemerintah pusat. “Pemerintah mengatur lewat undang-undang. Itu pelaksanaannya nanti oleh siapa? Kami sendiri tutup mata untuk pelaksanaannya,” ujar Ibo.

“Itu sebabnya orang Papua menganggap PT Freeport itu perusahaan-perusahaan politik belaka,” ucap Ibo. Namun Ibo tidak berani mengatakan jika operasi Freeport di tanah Papua menyebabkan ketidakadilan di masyarakat lokal.

Pasalnya, kata Ibo, apapun yang dilakukan oleh Freeport sudah tercantum dalam undang-undang yang sah. “Ketidakadilan bisa terjadi, misalnya dalam persentase pembagian dari tambang, gas, dan minyak bumi. Tapi itu diatur dalam undang-undang. Kami mau kompromi apa, pelaksanaannya saja belum. Bagaimana merasa adil dalam hak rakyat Papua,” kata Ibo.

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Ramdani Sirait mengatakan, Freeport memang hanya memegang satu kontrak karya, “yaitu kontrak karya dengan pemerintah Indonesia.” Menurutnya, Freeport juga memberikan dukungan kepada pemerintah dalam soal keamanan.

“Soal dukungan Freeport untuk keamanan, itu bukan hal baru. Ada di website, transparan, disebutkan besarnya,” kata Ramdani. (eh)

Niat Mulia Maarten Paes untuk Timnas Indonesia
Plt Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Chatarina Muliana.

Peserta UTBK Diimbau Waspada Penipuan Janji Kelulusan

Para peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dihimbau untuk tidak terjebak dalam bujukan untuk membeli kelulusan dengan membayar sejumlah uang.

img_title
VIVA.co.id
2 Mei 2024