- REUTERS/ Muhammad Yamin
VIVAnews - Konflik di Papua yang terjadi selama puluhan tahun terakhir tidak akan selesai selama pemerintah menyelesaikan masalah dengan berbagai operasi militer. Perlu ada pendekatan dialog dengan hati untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid menjelaskan terjadi penurunan yang serius terkait kondisi Papua. Pembangunan ekonomi penegakan hukum dan HAM, dan sosial politik tidak berjalan.
Ia menjabarkan dalam kovenan induk hak asasi manusia, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut dimiliki setiap bangsa yang terjajah untuk mendapatkan pengakuan internasional.
"Di PBB Indonesia membatasi di pasal tersebut sehingga peluang (Papua) lepas sangat kecil,"jelasnya di Jakarta, Minggu 6 November 2011.
Walaupun begitu, hal tersebut tak terhenti di atas kertas dan pengakuan dunia internasional atas Papua tidak statis. Pengakuan tersebut akan hilang jika ada perlakuan tidak manusiawi jika ada kekerasan di Papua. Ia mencontohkan, lepasnya Timor-Timor seabagai salah satu contoh lepasnya wilayah NKRI akibat menggunakan pola-pola kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
Dengan berdialog, lanjutnya, menempatkan masyarakat Papua setara dengan masyarakat Indonesia lainnya dan hal tersebut ada di Papua. "Kesatuan dalam Pancasila itu rapuh jika dunia internasional mendengar Papua yang tertindas," katanya.
Direktur Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), Elga Joan Sarapung meminta agar pemerintah membuka ruang komunikasi yang adil secara luas agar tercipta situasi kondusif agar terciptanya dialog damai di tanah Papua.
Untuk itu Ia meminta agar pemerintah menghentikan semua operasi militer maupun penangkapan yang bisa menghancurkan skenario dialog damai Papua dan menjamin keselamatan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan ataupun berpartisipasi pada dialog damai.
Aktivis Pluralisme, Johan Effendi menjelaskan dengan cara operasi militer ataupun kekerasan tidak akan mungkin bisa memenangkan hati masyarakat Papua. "Duduk dialog, bukan dengan senjata. Senjata karena ingin penyelesaian masalah secara cepat akan sukar," ujarnya.
Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI Dipastikan Tak Bisa Terjadi, KPU Ungkap Alasannya
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
