- ANTARA/Rinby
VIVAnews - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, akan menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Mereka akan membahas mengenai rekomendasi peristiwa kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
“Kami akan minta pertemuan dengan Kapolri pada Jumat pekan ini. Dalam pertemuan itu bisa kami klarifikasi temuan dari Komnas HAM dan juga temuan dari Kapolri,” ujar Ifdhal di Jakarta, Selasa 3 Januari 2012.
Komnas HAM meminta agar Kapolri segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Sebab selama ini rekomendasi dari Komnas HAM sering tak mendapat tanggapan. “Semoga rekomendasi yang kami keluarkan itu tidak berhenti dan sekedar menjadi rekomendasi saja,” ujarnya.
Setidaknya ada 7 (tujuh) rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM kepada Kapolri. Komnas HAM meminta dilakukan penyelidikan secara independen guna pemeriksaan terhadap seluruh jajaran aparat kepolisian yang diduga telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
“Agar juga diberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Pemberian sanksi hendaknya tidak sebatas pada sanksi administratif, akan tetapi sampai dengan sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum,” papar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh.
Mengenai tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, Komnas HAM juga meminta agar mengedepankan tindakan yang humanis dan dialogis dalam pelaksanaan operasi.
Selain itu, Kapolri diminta memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala termasuk di bidang HAM guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas.
“Mendesak Menteri ESDM untuk segera mengeluarkan surat jaminan dan persetujuan yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Bupati Bima untuk mencabut SK 188,” pungkas Ridha.
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan, laba bersih perseroan tercatat sebesar US$20,8 juta pada 2023.
