- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan, money politic akan terus terjadi jika sistem pemilihan kepala daerah saat ini tidak diubah. Money politic menjadi persoalan klasik dalam sejumlah gugatan terkait pemilukada.
"Kalau sistemnya masih seperti ini saya kira money politic tidak akan bisa dihindari," kata Mahfud usai acara Pekan Konstitusi di Matraman, Jakarta, Jumat 3 Pebruari 2012.
Mahfud menuturkan, money politic dibedakan berdasar asal uang yang digunakan. Ada money politic yang bersumber uang sendiri, ada pula yang merampok uang negara.
"Yang paling parah money politic itu mencuri uang negara. Itu yang banyak terbukti di MK. Jadi uang APBD itu digunakan untuk kepentingan pilkada," ujarnya.
Selain persoalan uang, sistem pemilukada saat ini juga mengandung kelemahan lain, yaitu diskriminasi promosi. "Misalkan pegawai yang tidak mendukung calon incumbent dipecat. Kalau mendukung incumbent, tapi incumbentnya kalah, dia dipecat lagi oleh yang menang. Itu kasihan. Kita perlu memikirkan sistem yang lebih baik," ujar Mahfud.
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
