- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami informasi yang dilaporkan Ahmad Rifai, kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang, soal adanya menteri yang meminta jatah fee 8 persen ke kliennya.
"Laporan sedang ditelaah, didalami, kemudian dikembangkan," ujar Ketua KPK Abraham Samad di gedung DPR, Jakarta, Senin 27 Februari 2012.
Dia menegaskan, KPK pasti menindaklanjuti laporan tersebut. "Pasti. Teman-teman KPK masih menelaah, menganalisa dan mengembangkannya," dia memastikan.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan pihaknya harus berhati-hati dalam mengembangkan setiap laporan karena harus didukung data yang akurat. "Setiap laporan harus diolah hati-hati. Tidak boleh ada salah langkah," katanya.
Jadi, data yang dilaporkan masih kurang jelas?
"Saya belum detail melihat laporannya. Kemarin kan menjelang weekend," jawabnya.
Kepada wartawan, usai menyampaikan laporan soal ada menteri yang meminta jatah fee itu, Rifai mengatakan telah menyampaikan identitas menteri yang dimaksud kepada KPK, berikut rincian apa proyek yang dimaksud dan sejumlah barang bukti yang mendukung.
"Menteri itu di Widya Chandra. Staf yang merupakan orang kepercayaan menteri itu menemui orang yang bersangkutan (Rosa, red.) di Hotel Gran Melia untuk menanyakan kesediaannya membayar 8 persen di depan. Dia bilang, 'Kalau Anda (Rosa) nggak mau bayar proyek ini, kami berikan ke orang lain.' Ini jelas, rumusan pasal 12 Tipikor sudah terpenuhi," tutur Rifai di gedung KPK, Kamis pekan lalu. (kd)
Pemimpin Muslim Berpengaruh di Dunia Sebut Islamofobia Berawal dari Kesalahpahaman
Pemimpin agama paling senior di Arab Saudi, turut menyerukan dialog guna membendung gelombang Islamofobia yang meningkat di seluruh dunia.
