Anak Korban Serangan Syiah Harus Ditolong

VIVAnews - Kekerasan, apapun bentuknya tak layak dipertontonkan, terutama di depan anak-anak. Namun yang terjadi di Sampang, Madura, para bocah yang masih duduk di bangku sekolah justru ikut menjadi korban serangan massa intoleran.

Itu tentu saja sangat memprihatinkan. Satuan Tugas Perlindungan Anak menilai, anak yang jadi korban penyerangan itu sudah pasti mengalami trauma yang mendalam. Bahkan, bukan tidak mungkin menimbulkan dendam yang sangat di hati mereka.

Ilma Sovri Yanti Ilyas, anggota Satgas PA mengatakan, anak-anak korban peristiwa itu tak bisa dikatakan bebas dari kondisi tekanan, dendam, dan trauma. "Itu pasti ada," kata Ilma dalam jumpa pers sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Kasus Sampang di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin 27 Agustus 2012.

Saat ini sebagian besar korban penyerangan sudah diungsikan GOR Sampang. Tak terkecuali anak-anak.

Oleh karena itu, lanjut Ilma, pihaknya akan mengirim Tim Reaksi Cepat Satgas PA ke Sampang dalam waktu dekat ini. Mereka di sana akan mendirikan posko-posko trauma healing di tempat-tempat pengungsian. "Apalagi di GOR, lebih mudah untuk kita memberikan trauma healing," kata Ilma.

Menurut Ilma, pemerintah sampai sekarang pemerintah tidak pernah memberikan trauma healing terhadap anak-anak yang jadi korban atas suatu konflik.

"Kami akan berikan perlindungan dan trauma healing dengan cara membacakan dongeng dan permainan anak. Itu supaya tidak timbul kebencian, dendam, dan trauma," ujar dia.

Ilmamenjelaskan lebih lanjut, dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, dalam situasi darurat negara, maka negara harus melindungi anak-anak. "Untuk itu, kami mendesak anak-anak korban penyerangan di Sampang harus dapat perlindungan negara, walau katanya masih aman," ucap dia.

Akibat pemerintah tak tegas

Ekskalasi kekerasan dan pembunuhan terhadap jamaah Syiah di Sampang sangat dipengaruhi buruknya kinerja Pemerintah Daerah setempat, termasuk aparat kepolisian, pejabat Kementerian Agama, dan Bakesbangpol yang telah menunjukkan sikap tidak netral. "Bahkan secara telanjang turut menghakimi dan memprovokasi kekerasan terhadap warga Syiah di sana," kata Direktur Eksekutif LBH Jakarta, Nurcholis.

Ketiadaan hukuman dan pengusutan tuntas dari kepolisian pada saat penyerangan anti-Syiah terhadap rumah Tajul Muluk pada Desember tahun lalu, kata Nurcholis, telah terbukti menambah suburnya tindakan intoleran.

Menurut dia, kasus Sampang ini adalah bukti kesekian kalinya negara telah lumpuh dan tidak bisa dipercaya untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan penegakkan hukum bagi kaum minoritas. Kasus ini juga membuktikan telah terjadi pembiaran terhadap satu pihak dengan ajarannya yang brutal untuk eksis sendirian memberangus, menindas, dan membantai kelompok lain di hadapan negara, yang hanya jadi penonton.

"Kami menuntut keras negara, Pemerintah Daerah, dan Polisi harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan menjamin perlindungan terhadap Muslim Syiah di Sampang," kata dia.

"Kami juga meminta pertanggungjawaban Presiden dan Kapolri untuk berhenti jadi penonton yang tidak netral," ujarnya. (adi)

Strategi Pemerintah Macao Targetkan Kunjungan Turis Asal Indonesia

Kantor Pariwisata Pemerintah Macao atau Macao Government Tourism Office (MGTO), menggelar roadshow perdana di Jakarta, untuk menggenjot kedatangan turis asal Indonesia.

VIVA.co.id

9 Mei 2024