- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikapnya terkait kemelut Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin malam, 8 Oktober 2012. Ada lima poin yang disampaikan SBY terkait masalah Polri-KPK ini.
Poin pertama, SBY meminta penanganan dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo ditangani oleh KPK. Penanganan itu diminta tidak dipecah. Polri hanya diminta menangani kasus lain yang tidak terkait.
Poin kedua, SBY menilai proses hukum Polri terhadap Kompol Novel Baswedan, kurang tepat, baik dari segi timing maupun caranya. SBY juga menyesalkan kedatangan sejumlah polisi ke gedung KPK pada Jumat malam, 5 Oktober 2012, yang bertujuan menangkap Novel.
Pada poin ketiga, SBY menanggapi masalah penugasan penyidik Polri di KPK. Menurut SBY, waktu penugasan penyidik di KPK perlu diatur lagi. SBY akan menuangkan aturan ini dalam Peraturan Pemerintah. Idealnya, kata SBY, penyidik Polri bisa ditugaskan empat tahun di KPK dan bisa diperpanjang.
Sementara itu, pada poin keempat, SBY menanggapi revisi Undang-undang KPK. SBY berpendapat, rencana revisi UU ini tidak tepat jika ditujukan melemahkan pemberantasan korupsi. Yang lebih diperlukan saat ini, kata SBY, adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
Sedangkan poin terakhir, SBY meminta Polri, KPK, dan Kejaksaan, untuk memperbarui kesepakatan mereka. Sehingga koordinasi penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.
Lihat video pidato SBY di
Buka Musrenbangnas 2024, Jokowi Ingatkan Pemerintah Daerah Harus Seirama dengan Pusat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senaya
