Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menyatakan, kegaduhan akibat masalah hukum yang menimpa perorangan di ranah pemerintahan dan partai, seringkali di politisir.
Demikian juga dengan kasus tabrakan yang menimpa anak lelaki Hatta, Rasyid Rajasa. Besan Susilo Bambang Yudhoyono itu menganggap, proses hukum untuk putranya terlalu berlebihan.
"Apalagi pemberitaan tidak tepat. Seringkali saya menjadi korban, Anda tahu putra saya mendapatkan musibah, sedangkan simulasi di televisi mobil itu ditabrak hingga berguling-guling. Itu kan pembohongan publik. Nanti publik merasa kok seperti itu, padahal tidak seperti itu, itu saya katakan contoh kecil," kata Hatta, saat ditemui di salah satu acara organisasi kepemudaan PAN, Matara di Jalan Ciasem, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu 3 Maret 2013.
Dengan demikian, Hatta meminta, agar elit politik, berpoltik dengan santun dan fokus. "Kalau masalah hukum ya hukum, kalau politik ya politik, jangan sampai masalah-masalah yang fokus pembangunan bangsa kita ini menjadi kurang porsi dalam pemberitaan dan habis energi kita untuk hal-hal yang tidak penting," ucap Hatta.
Menurut Hatta, seharusnya berbagai pihak dan bangsa fokus meningkatkan seluruh energi untuk kesejahteraan.
"Justru yang berkaitan dengan rakyat terabaikan karena kegaduhan yang tidak penting," keluh Hatta.
Hatta kembali menghimbau, agar elit-elit politik bersatu manakala berbicara bangsa dan negara, jangan hanya berbicara untuk kepentingan sempit.
Baca Juga :
Top Trending : Aksi Turis Bali Ceburkan Motor ke Kolam Renang hingga Marselino Jadi Tumbal
Lantas seberapa mengancamkah kegaduhan akan masalah hukum dengan berpolitik?
"Mengancam itu bukan gerakan tapi pola pikirnya, saya kira rakyat tahu dan akan menolak yang inkonstitusional, karena pola pikir yang lebih mengancam bisa meracuni generasi-generasi muda kita," tutup Hatta.
Halaman Selanjutnya
Lantas seberapa mengancamkah kegaduhan akan masalah hukum dengan berpolitik?