VIVAnews - Ratusan pekerja kontrak BUMN menuntut segera dilakukan penghapusan sistem kerja outsourcing dan menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, melaksanakan keputusan MK No 12 tahun 2012 dan Kepmen Nakertrans No 12 tahun 2012 yang berkaitan dengan pekerja alih daya.
"Bila tidak segera dilaksanakan kami akan lakukan mogok massal," tegas Toto, koordinator aksi, di depan kantor Kementrian BUMN. Rabu 10 April 2013.
Buruh menuntut Dahlan Iskan segera mengangkat mereka menjadi karyawan. Karena sebagai menteri, Dahlan dianggap yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Sebagai pemimpin, ia juga berkewajiban melaksanakan putusan MK dan Kepmen.
"Dalam Kepmen ditegaskan hanya office boy, security dan jasa pertambangan yang bisa outsurcing. Selebihnya tidak. Berdasarkan itu kami menuntut status kami," kata Toto yang kesehariannya bekerja sebagai teknisi PLN di Serang Banten.
Menurut Toto, selama menjabat di PLN Dahlan Iskan banyak menyampaikan janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, hingga hari ini banyak janjinya yang tidak terealisasi hingga ia menjabat sebagai Menteri BUMN.
Seratusan masa ini datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat dan Banten. Mereka para pekerja kontrak dari PT PLN, PT Telkom, PT Pertamina dan PTDI. Mereka mengaku bekerja lebih dari dua tahun di perusahaan masing masing. (eh)
BPBD DKI Ungkap 3 Sumber Ancaman Gempa di Jakarta
BPBD DKI mengungkap tiga sumber ancaman gempa di wilayah DKI Jakarta dan pengungkapan sumber ancaman tersebut sebagai upaya untuk memitigasi bencana.
