Sumber :
- VIVAnews/ Ajie YK Putra
VIVAnews -
Tiga perwakilan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, 2, dan 3 menolak menandatangani hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, yang berlangsung hari ini, Kamis 13 Juni 2013.
Anhar, perwakilan tim pasangan Eddy Santana-Wiwit Tatung menilai, ada kejanggalan dari penghitungan yang dilakukan KPU Sumsel.
"Banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Pastinya di sini ada kejanggalan. Seperti perhitungan di beberapa kecamatan di Palembang, banyak yang tidak sesuai dengan perhitungan kami," kata Anhar.
Suparman Rochman, perwakilan dari pasangan Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman, juga menolak menandatangani hasil keputusan KPU. Dia menuding, ketua KPU Sumsel tidak netral dalam pelaksanaan pilgub Sumsel.
"Kami mengindikasikan adanya kecurangan KPU Sumsel dengan berkonspirasi bersama calon lain. Kecurangan itu terjadi di 12 kabupaten/kota dan 12 kecamatan. Langkah hukum secara konstitusi dan jalur hukum akan kami tempuh," tuturnya.
Sementara itu, saksi dari pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, langsung meninggalkan lokasi rapat pleno.
Menyikapi penolakan itu, Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah, membantah melakukan kecurangan. Dia menegaskan, pihaknya sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai aturan.
"Kami tidak main-main dalam menjalankan tugas. Jika memang mempunyai bukti silakan lakukan gugatan. Tapi, kalau tidak terbukti jangan main-main dengan saya," Anisatul menegaskan.
KPU memberikan tenggat waktu selama tiga hari masa kerja untuk mengajukan gugatan terhadap seluruh pasangan calon. "Jika tidak ada gugatan selama tiga hari masa kerja, selanjutnya akan diteruskan ke pihak DPRD Sumsel," katanya.
Hasil rapat pleno KPU Sumsel mengumumkan pasangan nomor 4 yakni Alex Noerdin-Ishak Mekki unggul dengan perolehan suara 1.405.510 atau 37,38 persen.
Sementara itu, urutan kedua diraih pasangan nomor urut 3, Herman Deru-Maphilinda dengan perolehan suara 1.258.240 atau 33,46 persen. Pasangan nomor urut 1, Eddy Santana-Wiwit Tatung mendapat 695.667 suara atau 18,5 persen, dan pasangan nomor 2, Iskandar Hasan-Hafisz Tohir memperoleh 400.321 suara atau 10,64 persen. (art)
![Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail]()
![img_title]()
Baca Juga :
Singgung Kerja Keras Seorang Diri Demi Bayar Cicilan Rumah, Ria Ricis Kembali Singgung Teuku Ryan?
Suparman Rochman, perwakilan dari pasangan Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman, juga menolak menandatangani hasil keputusan KPU. Dia menuding, ketua KPU Sumsel tidak netral dalam pelaksanaan pilgub Sumsel.
"Kami mengindikasikan adanya kecurangan KPU Sumsel dengan berkonspirasi bersama calon lain. Kecurangan itu terjadi di 12 kabupaten/kota dan 12 kecamatan. Langkah hukum secara konstitusi dan jalur hukum akan kami tempuh," tuturnya.
Sementara itu, saksi dari pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, langsung meninggalkan lokasi rapat pleno.
Menyikapi penolakan itu, Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah, membantah melakukan kecurangan. Dia menegaskan, pihaknya sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai aturan.
"Kami tidak main-main dalam menjalankan tugas. Jika memang mempunyai bukti silakan lakukan gugatan. Tapi, kalau tidak terbukti jangan main-main dengan saya," Anisatul menegaskan.
KPU memberikan tenggat waktu selama tiga hari masa kerja untuk mengajukan gugatan terhadap seluruh pasangan calon. "Jika tidak ada gugatan selama tiga hari masa kerja, selanjutnya akan diteruskan ke pihak DPRD Sumsel," katanya.
Hasil rapat pleno KPU Sumsel mengumumkan pasangan nomor 4 yakni Alex Noerdin-Ishak Mekki unggul dengan perolehan suara 1.405.510 atau 37,38 persen.
Sementara itu, urutan kedua diraih pasangan nomor urut 3, Herman Deru-Maphilinda dengan perolehan suara 1.258.240 atau 33,46 persen. Pasangan nomor urut 1, Eddy Santana-Wiwit Tatung mendapat 695.667 suara atau 18,5 persen, dan pasangan nomor 2, Iskandar Hasan-Hafisz Tohir memperoleh 400.321 suara atau 10,64 persen. (art)
Soroti Dampak Polusi Bagi Kesehatan, Legislator Komitmen Optimalkan Kendaraan Listrik
Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail menyoroti polusi udara yang kian memburuk di Jakarta. Dia mendorong Pemprov mengoptimalkan kendaraan listrik untuk transportasi publik.
VIVA.co.id
14 Mei 2024
Baca Juga :
