Sutarman: Reformasi Birokrasi Polri Harus Dimulai dari Petinggi Polri

Ia menyatakan bahwa komitmen Polri untuk reformasi birokrasi agar lebih baik sudah sangat transparan dan terbuka kepada masyarakat, di antaranya adanya perwira tinggi yang saat ini diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tak hanya KPK yang melakukan penyelidikan terhadap perwira tinggi Polri, namun dari Polri sendiri jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan anggota maka Polri akan memprosesnya secara terbuka. Salah satunya pemidanaan terhadap salah satu Kapolres di Polda Jateng," tuturnya.

Lebih lanjut, Sutarman mengatakan bahwa saat ini Polri mempunyai 1.060 lebih kuasa pengguna anggaran sehingga anggaran saat ini langsung didistribusikan ke Polres bukan lagi terpusat ke Mabes Polri, sehingga ketika terjadi pelanggaran kemungkinan besar yang melakukan adalah pihak kuasa pengguna anggaran.

"Kapolda pun saat ini tidak bisa mengambil anggaran di Polres, karena Polres mengambil sendiri anggaran dari kas negara sesuai dengan pengajuan anggaran dari masing-masing Polres dan hal ini menjadi tugas dari Bareskrim untuk mengawasi penggunaan anggaran yang saat ini sifatnya disentralisasi," tegasnya.