- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sedang mempertimbangkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Bahkan, rencana pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) itu mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.
Pernyataan tersebut muncul saat Rektor UMS, Bambang Setiaji, menyampaikan pidato pada upacara Dies Natalis ke-55 UMS. Selain dihadiri pengurus PP Muhammadiyah, upacara hari jadi kampus yang terletak di Pabelan, Kartasura, Surakarta, itu juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Jokowi.
Bambang Setiaji mengatakan, alasan untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada orang nomor satu di DKI Jakarta itu disebabkan Jokowi merupakan tokoh yang peduli terhadap masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu.
"Kami melihat bahwa Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa di tengah keterbatasan, negara masih bisa hadir di saat rakyat sakit dan tidak bisa menyekolahkan sang anak," kata dia di auditorium UMS, Sabtu, 26 Oktober 2013.
Dia mengungkapkan, dalam kepemimpinan nasional, Jokowi dianggap sebagai tokoh muda yang dinilai polos, tidak terkontaminasi dan dekat dengan rakyat. "Atas kiprahnya yang seperti itu, senat akademik UMS mempertimbangkan untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada beliau," ucap dia.
Tak hanya pihak Rektor UMS, Ketua PP Muhammadiyah, Abdul Munir Mulkhan, mengakui Muhammadiyah sudah meminta kepada UMS untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada mantan Wali Kota Solo itu. Sebab, figur Jokowi dianggap terbuka dan merakyat.
"Kami telah memberikan masukan kepada UMS untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada Pak Jokowi," kata dia.
Atas munculnya keinginan dari senat akademik UMS untuk memberikan gelar doktor kehormatan, Jokowi justru dengan sikap merendah menganggap bahwa gelar doktor itu terlalu berat.
"Sangat berat, karena saya ini orang bodoh-bodoh kayak begini. Berat lho, jangan sampai kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak layak atau belum layak. Saya akan pikir dulu, tapi itu sangat berat," kata dia. (art)
Jabatan Menteri era Jokowi Habis Oktober, Ini Kata Bahlil soal Target Investasi Rp 1.650 triliun
Bahlil berharap para menteri di pemerintahan selanjutnya bisa meneruskan target realisasi investasi tahun 2024, yang telah dicanangkan sebesar Rp 1.650 triliun.
