Sumber :
- Dedi Herianto/VIVAnews
VIVAnews
– Pemerintah mengklaim konflik yang terjadi di tengah masyarakat tahun ini berkurang dibanding tahun 2012. Hal itu ditengarai karena penanganan konflik di tengah masyarakat sudah mulai berjalan efektif.
“Tahun lalu terdapat 128 konflik yang melibatkan warga di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara tahun ini turun menjadi 84 konflik dari berbagai kasus,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Letnan Jenderal Langgeng Sulistiono di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 30 Desember 2013,
Baca Juga :
Aksi Mulia Prajurit Wing Komando I Kopasgat Sentuh Warga Kampung Jatiwaringin Pondok Gede
Ia mengakui penanganan konflik dahulu cenderung lambat karena penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait saling lempar tanggung jawab. “Kalau dulu, kementerian dan lembaga selalu mengatakan itu urusan kepolisian. Sekarang tidak bisa bagitu. Semua harus terlibat menangani. Ini sudah menjadi keputusan Inpres,” kata Langgeng.
Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat meliputi konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat, konflik SARA, konflik perebutan batas wilayah, dan konflik industrial berupa aksi-aksi buruh.
“Ke depan, kami prioritaskan ada deteksi dini potensi konflik. Kami akan menurunkan intelijen dari Kepolisian, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Politik), TNI AD, AL dan AU,” ujar Langgeng. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat meliputi konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat, konflik SARA, konflik perebutan batas wilayah, dan konflik industrial berupa aksi-aksi buruh.