Penyebab Banyak Pejabat Korupsi Versi Ketua KPK

Abraham Samad
Sumber :
  • ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews -
Dukung Petani Bawang Merah, Indonesia Luncurkan Solusi untuk Kendalikan Ulat Grayak
Sejumlah kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

PKB Usung Gus Yusuf Chudori Maju Pilkada Jateng, Halim Iskandar: Bukan Mimpi di Siang Bolong

Dalam dua bulan terakhir, setidaknya ada empat kepala daerah yang menjadi tersangka di KPK, antara lain Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin; Bupati Bogor, Rachmat Yasin; Wali Kota Palembang, Romi Herton. Yang paling baru, Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk. Yesaya, bahkan diketahui baru tiga bulan menjabat sebagai bupati.
Mengenal Teknik Transplantasi Rambut, dari FUT hingga DHI


Ketua KPK Abraham Samad mempunyai pandangan, kenapa masih saja terdapat kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Karena manusia dihinggapi keserakahan dan ketamakan. Pejabat negara masih senang berfoya-foya," kata Abraham, Rabu 18 Juni 2014.

Diketahui, gaji pokok untuk gubernur sebanyak Rp3 juta dan wakil gubernur Rp2,4 juta. Sementara wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp2,1 juta. Sedangkan, gaji pokok wakil wali kota dan wakil bupati Rp1,8 juta. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 59 Tahun 2000.

Untuk tunjangan jabatan, seorang gubernur mendapat Rp5,4 juta dan wakil gubernur mendapat Rp4,3 juta. Sedangkan untuk wali kota dan bupati mendapat Rp3,7 juta. Wakil wali kota dan bupati mendapat Rp3,2 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2011.

Selain itu, para kepala daerah masih memiliki pendapatan lain di luar gaji yang diterima setiap bulan dari insentif pajak.

Diberitakan sebelumnya, Rachmat Yasin dan Yesaya Sombuk ditetapkan sebagai tersangka, setelah tertangkap tangan terkait dugaan suap dalam dua kasus yang berbeda. Romi Herton tersandung kasus suap terhadap mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Sedangkan Ilham Arief yang ditetapkan sebagai tersangka di hari terakhir dia menjabat, karena terkait kasus kerjasama rehabilitasi, kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar tahun 2006 sampai 2012. (asp)
Ketua KIP, Donny Yoesdiantiro

Ketua KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Angka 75,40, yang Baik 80-90

Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia tahun 2023 naik 0,97 poin dari tahun 2022.

img_title
VIVA.co.id
18 Mei 2024