ECPAT: Banyak Pejabat Gunakan Uang Korupsi untuk Beli Seks Anak

Sumber :
  • VIVAnews/Joseph Angkasa
VIVAnews -
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficiking of Children for Sexual Purpuses (ECPAT) Indonesia menyakini ada sejumlah koruptor yang menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli pelayanan seks anak.


Saat berbincang dengan
VIVAnews
di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2014, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian, mengatakan informasi itu didapat dari data-data yang telah dikumpulkan pihaknya.

ITDC Umumkan Tiket MotoGP Mandalika 2024 Didiskon 50 Persen

Setelah diselidiki, para koruptor itu adalah pejabat publik dan dikenal banyak orang.
Hasto Bilang PDIP Tetap Pilih Jalan Ideologis Bersatu dengan Rakyat


Nasdem Jadikan Anies Baswedan Prioritas Utama Maju Pilkada Jakarta, Ahmad Sahroni Kedua
"Para koruptor dan penyedia layanan seksual anak telah memanfaatkan fasilitas layanan jasa transfer antarrekening bank sebagai medium lalu lintas transaksi," ujar Ahmad.

Kata Ahmad, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah mencurigai adanya sejumlah transaksi keuangan yang diduga melibatkan jaringan mafia paedofil di Indonesia.


Menurut Ahmad, kepedulian sektor perbankan dalam mencermati aliran dana terkait transaksi jual beli seks anak, bisa jadi salah satu pintu masuk bagi penegak hukum untuk membasmi praktik jual beli seks anak.


Untuk meminimalisir kasus ini semakin berkembang, ECPAT Indonesia mendesak sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar peduli terhadap transaksi jual beli seks anak yang menggunakan teknologi dan fasilitas keuangnan mobile.


"Caranya, mengidentifikasi transaksi uang yang mencurigakan terkait jual beli seks anak dan berkoordinasi dengan aparatur hukum yang memiliki kewenangan dalam penyidikan," kata dia.


Sementara itu, Terre des Hommes Netherlands mendukung upaya kerja sama sektor perbankan dan aparatur hukum dalam menghentikan praktik jual beli seks anak di Indonesia.


"Pihak perbankan dan aparatur hukum, serta masyarakat sipil di seluruh Indonesia perlu menyusun strategi dan prioritas sebagai agenda bersama dalam menghapus praktik eksploitasi seks anak," ujar Lenny Kling, Regional Representative Terre des Hommes Netherlands. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya