Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews
- Pengamat Transportasi Danang Parikesit mengatakan, kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dioptimalkan. Tujuannya, guna mengatasi masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi publik.
Dia menjelaskan, kebutuhan untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi membutuhkan peningkatan investasi sekitar 10-15 persen dari tingkat saat ini. Hal itu dapat membuat pemerintahan baru nanti yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) serta Jusuf Kalla (JK) dilema. Apalagi bila terkait dengan pembiayaan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi publik.
Baca Juga :
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Jumlah sebesar itu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan perbaikan pelabuhan besar, seperti yang digagas Jokowi. Selain itu juga dapat menggerakkan pembangunan jaringan kereta api antar kota baru, maupun menjalankan program-program perkotaan.
Oleh karena itu, skema penugasan seperti ini, kata Danang, memerlukan orientasi baru dalam menilai keberhasilan BUMN infrastruktur, serta memberikan peran pada swasta untuk investasi infrastruktur.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga melihat masih ada beberapa jalan yang dibangun di tempat yang tak dibutuhkan. Pelabuhan yang sudah kokoh berdiri, minim kapal bersandar.
"Begitu juga dengan pembangunan waduk dan tidak dimanfaatkan. Hal ini kemungkinan dapat menunjukkan adanya
mark up
maupun korupsi belanja publik," ucap dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Oleh karena itu, skema penugasan seperti ini, kata Danang, memerlukan orientasi baru dalam menilai keberhasilan BUMN infrastruktur, serta memberikan peran pada swasta untuk investasi infrastruktur.