Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews
- Pengamat Transportasi Danang Parikesit mengatakan, kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dioptimalkan. Tujuannya, guna mengatasi masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi publik.
Dia menjelaskan, kebutuhan untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi membutuhkan peningkatan investasi sekitar 10-15 persen dari tingkat saat ini. Hal itu dapat membuat pemerintahan baru nanti yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) serta Jusuf Kalla (JK) dilema. Apalagi bila terkait dengan pembiayaan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi publik.
"Padahal, RAPBN 2015 sangat terbatas. Beban subsidi BBM dan listrik besar, sementara postur APBN tidak memiliki pemihakan pada visi misi pembangunan nasional," ujar Danang di Jakarta, Senin, 1 September 2014.
Namun hal itu, kata dia dapat diatasi dengan mengembalikan "fungsi" BUMN sebagai agen pembangunan strategis. Danang menilai, BUMN masih memiliki kapasitas investasi sebesar Rp100 triliun.
Jumlah sebesar itu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan perbaikan pelabuhan besar, seperti yang digagas Jokowi. Selain itu juga dapat menggerakkan pembangunan jaringan kereta api antar kota baru, maupun menjalankan program-program perkotaan.
Baca Juga :
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
"Begitu juga dengan pembangunan waduk dan tidak dimanfaatkan. Hal ini kemungkinan dapat menunjukkan adanya
mark up
maupun korupsi belanja publik," ucap dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Begitu juga dengan pembangunan waduk dan tidak dimanfaatkan. Hal ini kemungkinan dapat menunjukkan adanya