- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membantah sikap pemerintah berubah soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, pemerintah yang pertama mengajukan revisi terhadap UU Pilkada yang semula sudah dilakukan secara langsung.
"Kapan (pemerintah) mendukung pilkada tidak langsung. Baca dokumennya," kata Gamawan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 September 2014.
Gamawan mengatakan, sejak awal pemerintah mengajukan Gubernur dipilih tidak langsung, sementara Bupati dan Walikota dipilih secara langsung.
"Kemudian dalam pembahasan berikutnya semua minta langsung, kita siapkan sepakat kita langsung. Itu yang kita pelihara sampai rapat terakhir," kata dia.
Sebenarnya, kata Gamawan, pemerintah sudah setuju dengan pilkada langsung, oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan draf pilkada langsung.
Lalu, mengapa Mendagri tak melakukan interupsi ketika pembahasan RUU Pilkada di paripurna?
"
