Sumber :
- VIVAnews/Imam Zuhdi
VIVAnews
- Dengan luas lahan sekitar 59 ribu hektar, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu penghasil tembakau nasional, dengan produksi rata-rata 35-55 ribu ton per tahun. Sebanyak 250 ribu petani menggantungkan hidup dari menanam tembakau.
Demikian dikatakan Ketua Aliansi Petani Tembakau (APTI), Sahminudin. Namun, dia mengklaim akibat regulasi pemerintah terkait Aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, produksi tembakau menurun.
Hal itu terjadi karena adanya potensi pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang tidak menguntungkan petani, karena doktrin pengendalian dampak kesehatan.
Sahminudin menjelaskan, lahan di Lombok terbilang tandus dan kering, dan tidak memungkinkan ditanam oleh komoditas pertanian lain. Menurut dia, tidak ada komoditas pertanian lain yang mempunyai nilai tambah ekonomi tinggi, menyamai tembakau.
"Oleh karena itu, kami berharap Komnas HAM dapat melihat langsung bahwa tembakau telah menjadi satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya dengan masyarakat. Masyarakat di tempat ini (Lombok) menggantungkan hidupnya dari tembakau, apabila ada upaya pemisahan, ini menjadi bagian dari masalah hak asasiā kata Sahminudin.
Terkait hal itu, Pimpinan Komnas HAM, Siti Noor Laila mengunjungi sentra pertembakuan di Lombok, NTB pada Rabu 15 Okrober 2014. Dalam kunjungan itu Komnas HAM menggelar pertemuan dengan Bupati seluruh Lombok yaitu Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, dan Bupati Lombok Barat, juga bersasma Rektor Universitas Mataram Prof. Ir. H. Sunarfi, Direktur RRI NTB Amin Maladi, SH, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB Ir. Chusnul Fauzi.
Komnas HAM menilai, kunjungannya merupakan agenda penting, sebagai respon dan tindaklanjut atas pengaduan perwakilan petani tembakau.
Baca Juga :
Sunra Bangun Pabrik Motor Listrik Senilai US$120 Juta, Kemenperin: Iklim Investasi RI Makin Kondusif
"Jadi kami harus tahu, sejauh mana dampak terhadap petani, khususnya adanya indikasi pelanggaran hak sehingga upaya perlindungan dan pemenuhan hak ekosob menjadi hilang. Maka kami akan kaji dan dalami, salah satu pintu masuknya adalah melalui dialog dan turun langsung ke lapangan ini", kata Laila.
Halaman Selanjutnya
"Jadi kami harus tahu, sejauh mana dampak terhadap petani, khususnya adanya indikasi pelanggaran hak sehingga upaya perlindungan dan pemenuhan hak ekosob menjadi hilang. Maka kami akan kaji dan dalami, salah satu pintu masuknya adalah melalui dialog dan turun langsung ke lapangan ini", kata Laila.