Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan beberapa pakar Indonesia asal Australia yang menyatakan Kabinet Kerja yang disusun Presiden Joko Widodo memiliki kelemahan dalam visi demokrasi dan reformasi ekonomi.
JK mengatakan, kabinetnya tidak akan bergantung pada penilaian siapa pun. Menurut dia, yang terpenting adalah melihat kinerjanya. Kinerja kabinet jangan hanya dilihat di awal, namun di akhir masa baktinya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
JK mengatakan, kabinetnya tidak akan bergantung pada penilaian siapa pun. Menurut dia, yang terpenting adalah melihat kinerjanya. Kinerja kabinet jangan hanya dilihat di awal, namun di akhir masa baktinya.
"Kita tidak tergantung pada penilaian siapa pun. Yang penting nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Jangan lihat awalnya, nilai nanti akhirnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
JK juga menyampaikan, hari ini akan bertemu dengan Jokowi dan menghadiri Rapat Terbatas. "Biasa, bertemu Pak Presiden, kemudian ada beberapa hal lagi," kata JK.
Sebelumnya, sejumlah pakar Indonesia asal Australia menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi memiliki kelemahan. Profesor Greg Fearly dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai sejumlah figur dalam Kabinet Kerja dikenal tidak begitu mendukung visi demokrasi dan reformasi ekonomi.
Selain itu, Profesor Hal Hill, dari ANU Canberra, menilai Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, sedangkan jumlah teknokrat sangat sedikit.
Namun, ada pula pandangan positif yang disampaikan Profesor Greg Barton dari Monash University di Melbourne. Menurut dia, tokoh seperti Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merepresentasikan keahlian yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing. (art)
Ramond Ardians/Jakarta.
Halaman Selanjutnya
"Kita tidak tergantung pada penilaian siapa pun. Yang penting nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Jangan lihat awalnya, nilai nanti akhirnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
