- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan lebih baik Presiden Joko Widodo bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Pertemuan itu, kata Pramono, harus dilakukan, agar Presiden mendapatkan informasi utuh dari KPK perihal kasus yang menjerat calon Kapolri itu.
"Maka ketika persoalan muncul dengan dugaan yang ada dan ini hak prerogratif Presiden, maka perlu ada pemikiran antara Presiden dan KPK untuk mencari jalan keluar bersama. Bagaimana ini bisa terselesaikan secara baik menyangkut persoalan hukum saudara Budi Gunawan," ujar Pramono, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 15 Januari 2015.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu mengatakan, proses ini perlu diambil Presiden, agar di kemudian hari tidak ada suatu yang menghambat bagi Kapolri terpilih. Apalagi, menurut Pramono, masalah seperti ini rawan untuk dipolitisasi.
"Harus ada jalan keluar. Salah satunya, jangan sampai ada politisasi hukum," kata Pramono.
KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi, Selasa 13 Januari 2015. Kabar itu bombastis. Pasalnya, penetapan status tersangka berselang sehari uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
Pro kontra terjadi. Namun, Komisi III tetap menerima calon tunggal yang diajukan Presiden itu, Rabu 14 Januari 2015.
Pada Paripurna DPR hari ini, Kamis 15 Januari, DPR pun memuluskan jalan Jenderal Bintang Tiga itu untuk menduduki orang nomor satu di Polri.
Setelah ini, seluruh keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Apakah tetap melanjutkan pelantikan atau membatalkan pengangkatan calon tunggal yang telah ditunjuknya itu, mengingat makin derasnya penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap Komjen Budi Gunawan.
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
