Sumber :
- Antara/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Hiruk pikuk perseteruan KPK-Polri dinilai tidak seberapa dibandingkan banyak ancaman serius lain, yang perlu diwaspadai rakyat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti agenda-agenda ekonomi neoliberal.
Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Awan Santosa, mengatakan ada beberapa indikasi pada kebijakan-kebijakan ekonomi, yang memperlihatkan tersanderanya pemerintahan Jokowi oleh agenda neolib.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Awan Santosa, mengatakan ada beberapa indikasi pada kebijakan-kebijakan ekonomi, yang memperlihatkan tersanderanya pemerintahan Jokowi oleh agenda neolib.
Di antaranya desakan pada pemerintahan Jokowi untuk melakukan liberalisasi energi, seperti penetapan harga BBM untuk mengikuti mekanisme pasar, yang di belakangnya terdapat kepentingan para pengusaha nasional dan internasional.
"Di belakang agenda ini, tentu saja adalah para penguasa migas baik di lingkungan Jokowi maupun pemain migas internasional," kata Awan, Minggu, 1 Februari 2015. Indikasi kedua, sebutnya, dorongan pada Jokowi untuk memperluas peran korporasi dalam pembangunan infrastruktur.
Para pengusaha itu akan dimanjakan melalui berbagai skema investasi. "Salah satu penetrasi agenda itu, adalah dalam penyusunan RAPBN-P 2015, yang didesain terdapat defisit Rp 225,9 triliun untuk jadi pintu masuk utang luar negeri," ujarnya.
Utang luar negeri yang akan dikumpulkan melalui rekayasa RAPBN-P 2015 itu, akan mencapai lebih dari Rp 400 triliun, antara lain untuk digunakan dalam penyertaan modal negara bagi beberapa BUMN.
"Salah satu BUMN yang akan mendapat pembiayaan terbesar adalah PT SMI yang bergerak dalam bidang infrasruktur," kata Awan. Indikasi ketiga adalah tekanan untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi.
Seperti pemberian ijin ekspor mineral PT Freeport, sekalipun perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu belum memiliki komitmen yang jelas untuk pembangunan smelter. Kini tergantung pada rakyat, untuk mengawal janji Jokowi mewujudkan Tri Sakti.
Simak Juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di antaranya desakan pada pemerintahan Jokowi untuk melakukan liberalisasi energi, seperti penetapan harga BBM untuk mengikuti mekanisme pasar, yang di belakangnya terdapat kepentingan para pengusaha nasional dan internasional.
